loader image

Bupati Banjar Simak Paparan Omnibus Law

MARTAPURA – Bupati Banjar H Khalilurrahman beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya menyimak pemaparan tentang Omnibus Law dari pemerintah pusat melalui virtual di Comman Center Barokah, Martapura, baru-baru tadi.

Rakor yang dibuka Menkopolhukam Mahfud MD tersebut turut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah di Sasana Bakti Praja Kementrian Dalam Negeri Jakarta Pusat, dan turut disaksikan pula secara virtual oleh gubernur/Walikota/bupati seluruh Indonesia.

Menaker Ida Fauziah mengatakan bahwa dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi maka struktur pertumbuhan ekonomi akan melambat. Maka UU Cipta Kerja atau Omnibus Law memang solusi guna penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

“Omnibus Law diharap menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh,” ucap Ida.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan Omnibus Law.

“Saya minta pemerintah daerah, dalam hal ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang manfaat Omnibuslaw ini,” harapnya.

Manfud MD menambahkan kalau Omnibus Law ini tidak dilaksanakan, maka angka penduduk yang belum bekerja akan semakin tinggi.

Indonesia mesti mampu bersaing dengan negara lain yang lebih kompetitif dan Indonesia dengan Omnibus Law ini tidak lagi terjebak dalam middle income trap,” tambah

Mahfud. Omnibus Law sendiri adalah sebuah konsep hukum perundang undangan untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.adi/rds