loader image

DPR Ingatkan Nadiem Kuota Gratis Jangan Untuk Cari Untung

Nadiem Makarim. Foto: CNN Indonesia

Jakarta – Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Gerindra Ali Zamroni mewanti-wanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar subsidi kuota tidak menjadi ajang cari untung bagi pihak lain.

“Jangan sampai ditumpangi oleh orang-orang atau kelompok yang mengambil keuntungan dalam program di Kemendikbud ini,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (1/10).

Hal ini disampaikan merespons dugaan promosi perusahaan start up dalam program subsidi kuota Kemendikbud. Diketahui kuota gratis kemendikbud ini dibagi dua, yakni kuota umum dan kuota belajar.

Kuota belajar hanya bisa diakses untuk aplikasi dan situs tertentu yang ditentukan Kemendikbud. Namun guru mengeluh banyak aplikasi yang tidak dikenal dan tidak dipakai selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring di sekolah.

“Ketika dibagi dua, yang muncul adalah kuota belajar dengan konten-konten tidak familiar. Ini tentu harus dipertanyakan. Banyak sekali nama-nama [aplikasi] yang saya baru dengar dan tahu dari 19 aplikasi, hanya ada beberapa yang saya kenal,” kata Ali.

Ia tak heran jika kemudian muncul kekhawatiran upaya promosi dalam penentuan aplikasi tersebut. Menurutnya, Kemendikbud perlu membenahi hal ini demi meminimalisasi polemik.

Terlebih di tengah pandemi covid-19, pendidikan merupakan salah satu aspek yang masih terseok-seok karena wabah yang belum diketahui akhirnya.

“Pesan moral saya kepada Mendikbud dan jajarannya, jangan sampai mengkomersilkan pendidikan. Kan bagi sebagian orang yang tidak paham, pendidikan kita dianggap anggaran 20 persen dari APBN, besar. Tapi itu kan sebenarnya kalau mau jujur masih kurang untuk fungsi pendidikan,” ujar Ali.

Tapi dia menilai Kemendikbud harus mengevaluasi lebih lanjut aturan dan kebijakan terkait kuota, agar tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan.

Ali sendiri sesungguhnya memahami niat Kemendikbud membagi kuota menjadi kuota belajar dan kuota umum. Ia mengakui ada potensi pemborosan kuota jika pemakaiannya tidak dibatasi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menyampaikan banyak masukan yang diterima pihaknya agar pembatasan kuota diperbaiki. Ia menduga alokasi kuota belajar yang mendominasi subsidi kuota bakal menimbulkan pemborosan.

“Kalau mubazir uang negara angkanya besar ini. Program Organisasi Penggerak waktu itu cuma Rp595 miliar. Sekarang ini Rp7,2 triliun. Ini saya kira sebaiknya untuk akuntabilitas, ini hal-hal begini diperhatikan,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Komisi X, katanya, juga banyak menerima kritik dan keluhan terkait program subsidi Nadiem. Salah satunya ketika anggota Ombudsman RI turut menerima bantuan kuota padahal tidak membutuhkan.

Di sisi lain, masih banyak siswa dan guru yang tak bisa belajar daring karena tak punya fasilitas jaringan dan gawai. Ia mengatakan Kemendikbud juga harus mengupayakan pelayanan pendidikan bagi sekolah yang harus PJJ di luar jaringan.

“Ada anggota komisi X bilang saya tidak tertarik bahas kuota, karena di tempat saya tidak ada. Semua PJJ luring, daring tidak ada,” lanjutnya.

Sebelumnya Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G) menduga Kemendikbud berupaya mempromosikan perusahaan start up dalam program subsidi kuota. Pasalnya, banyak aplikasi pada kuota belajar yang dinilai asing bagi guru dan jarang dipakai selama PJJ.cnn-i