loader image

KPAI: Sejarah Tetap Jadi Pelajaran Wajib

Mendikbud Berikan Klarifikasi

JAKARTA – Rencana Kementerian Pen­di­di­kan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak lagi menjadikan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran wajib mendapat reaksi keras dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menilai hal itu tidak tepat. Sejarah seharusnya tetap menjadi pelajaran wajib.

 “Saya menilai keputusan tersebut tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang sama,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9).

Bangsa yang besar, lanjut Retno, adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Karena itulah, sejarah menjadi salah satu pelajaran penting yang wajib didapatkan para peserta didik.  “Bagaimana mau menghargai kalau pelajaran tersebut tidak diberikan,” kata dia.

Retno mengatakan, nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah bangsa merupakan nilai karakter nyata dan bentuk teladan bagi generasi muda. Pelajaran sejarah juga dinilai dapat meningkatkan apresiasi terhadap para pendahulu, serta memberikan perspektif tersendiri untuk menilai perjalanan bangsa.

Kendati demikian, Retno tak menampik bahwa ada muatan-muatan dalam kurikulum dan materi pelajaran sejarah yang harus diperbaiki. Misalnya saja, terkait kurikulum sejarah yang didominasi oleh sejarah perang dan kekerasan, yang mampu menimbulkan salah penafsiran bagi generasi muda yang mempelajarinya.

“Padahal pembelajaran sejarah sejatinya dapat menjadi  instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter generasi muda sebagai penerus bangsa,” kata Retno.

Retno juga menilai bahwa kurikulum sejarah di Indonesia terlalu didominasi oleh wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa. Selain itu, Retno juga menilai bahwa selama ini, pembelajaran sejarah cenderung berfokus pada metode hafalan, bukan pemaknaan dari nilai-nilai apa yang terkandung.

“Kalau hafalan, cenderung mudah dilupakan dan tidak dipahami makna suatu peristiwa sejarah,” kata dia. Sebelumnya, Kemendikbud berencana menjadikan sejarah tak lagi sebagai mata pelajaran wajib yang dipelajari siswa SMA dan sederajat.

Hal itu diketahui dari rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan pada Maret 2021 mendatang. Disebutkan, sejarah akan digabungkan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) di kelas 10. Sementara untuk siswa kelas 11 dan 12, mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Rencana itu menuai kritik dari publik, khususnya kalangan guru dan sejarawan. Merespons hal tersebut, Kemendikbud memastikan pelajaran sejarah tetap ada di kurikulum. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Nadiem memastikan tak ada rencana untuk menghapus mata pelajaran (mapel) sejarah dalam kurikulum baru yang sedang disiapkan kementeriannya.

Nadiem mengklarifikasi isu tentang diubahnya mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib atau pilihan bagi siswa SMA sederajat.

“Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau peraturan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” ujarnya dalam video klarifikasi yang ia unggah via instagram pribadinya @nadiemmakarim, Minggu (20/9).

Nadiem menjelaskan isu ini keluar karena ada pemaparan internal yang tersebar ke masyarakat. Salah satunya terkait permutasi penyederhanaan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Padahal, ada puluhan versi berbeda yang sekarang sedang melalui focus group discussion (FGD) serta uji publik belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final.

“Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka. penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022,” imbuhnya.

Nadiem melanjutkan, pada 2021, Kemendikbud juga hanya akan melaksanakan berbagai prototyping kurikulum baru di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.

Sehingga tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar pada 2021 dalam skala kurikulum nasional apalagi penghapusan mata pelajaran.

“Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan, padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penghapus mata pelajaran sejarah tak mungkin ia lakukan, mengingat kakeknya merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia pada masa 1945.

“Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana langkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang,” tegasnya.

Sebaliknya, kata Nadiem, misinya sebagai menteri justru kebalikan dari hal tersebut. Ia mengaku ingin ingin menjadikan mata pelajaran sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan menggunakan media yang menarik.

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu collective memory yang membanggakan dan menginspirasi,” tandasnya. mb/cnn-i