loader image

Kunker Dewan Terhalang PSBB DKI Jakarta

Kepala Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini

BANJARMASIN – Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terhalang dengan adanya kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

Pasalnya, sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Kalsel seharusnya ada dua pansus yang akan melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta yakni Pansus I DPRD Kalsel Raperda Tentang Desa Wisata dan Pansus IV DPRD Kalsel Raperda Tentang Penanggulangan Dampak Bencana Wabah Penyakit di Kalsel, akhirnya dibatalkan.

Kepala Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan, sebagaimana diketahui Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan mengambil kebijakan PSBB secara ketat pada tanggal 14 September 2020 dengan itu ada di indikator-indikator untuk perkantoran beroperasi hanya 50 persen.

“Dampak terhadap kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota dewan memiliki hak-hak salah satunya keluar daerah, study komparasi atau onsultasi pembahasan raperda kedewanan untuk membandingkan raperda itu, sejak tanggal 14-16 September 2020 ditetapkan kunjungan Pansus I tentang pengelolaan desa wisata ke dinas Pariwisata DKI Jakarta dan Pansus IV tentang wabah penyakit memilih kementerain kesehatan ke Jakarta akhirnya dibatalkan,” ujar Jaini di Banjarmasin, Rabu (16/9).

Karena itu, Pansus I DPRD Kalsel akhirnya melakukan studi komparasi dan pemantapan terhadap materi substansi maupun redaksional Raperda Tentang Desa Wisata ke Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Dan Pansus IV DPRD Kalsel melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Jawa Timur dalam rangka pemantapan substansi dan materi Raperda Tentang Penanggulangan Dampak Bencana Non Allah Wabah Penyakit di Kalsel.

“Untuk kedepannya pansus-pansus dan komisi-komisi tidak akan ke Jakarta lagi, untuk sementara ini kami belum menerima informasi-informasi jadwal dewan karena yang menentukan tujuan masing-masing adalah komisi dan pansus, cuma kalau bercermin dengan itu untuk ke Jakarta tidak mungkin lagi saat ini,” jelasnya.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK, mengatakan, kalau DKI Jakarta menolak tidak mungkin anggota dewan kesana, kalau sebatas tidak ada menolak tetap diterima artinya bertolak belakang dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“ Seharusnya pemerintah jemput bola jangan dibiarkan,kebijakan-kebijakan itu harus dievaluasi,” ujar H Supian HK.rds