loader image

DPRD Kalsel Batal Kunker ke DKI

H SUPIAN HK

BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan yang ter­gabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Raperda di provinsi ini, membatalkan kunjungan kerja atau Kunker ke Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta.

Ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH di Banjar­masin, Rabu membenarkan hal tersebut, seraya menambahkan, pembatalan itu karena pemerintah provinsi (Pemprov) DKI tidak menerima tamu dari luar daerah.

Pasalnya Pemprov DKI kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan penerapan PSBB Pemprov DKI kali ini lebih ketat, tutur anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.

“Kita tidak akan membuatkan surat  perjalanan dinas (SPD) atau kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah kalau daerah yang akan kita kunjungi tidak bisa menerima,” tegas politikus senior Partai Golkar itu.

“Oleh karena itu, kita batalkan SPD anggata Pansus DPRD Kalsel yang mau studi komparasi ke DKI, kendati rencana semula ke Ibu Kota Negara tersebut,” demikian Supian HK.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP menerangkan, ada dua Pansus yang berencana studi komparasi ke DKI.

“Kedua Pansus tersebut yaitu Pansus I yang membahas Raperda tentang Desa Wisata, serta Pansus III yang membahas Raperda tentang Penanggulangan Bencana Non Alam,” ujarnya.

“Oleh karena DKI sejak 14 September 2020 kembali memberlakukan PSBB atau tertutup buat tamu luar sehingga rencana Pansus I dan III tersebut batal,” lanjutnya mewakili Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Drs H Antung Mas Rozaniasyah.

Kemudian Pansus I studi komparasi pindah ke Jawa Tengah (Jateng) dan Pansus III ke Jawa Timur (Jatim) dengan rencana perjalanan tetap 14 – 16 September 2020.

Sedangkan Pansus II DPRD Kalsel yang membahas Raperda tentang Pengelolaan Hutan, serta Pansus IV yang membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kunker ke luar daerah provinsi tetap sebagaimana perencanaan mereka semula.

“Karena memang dalam rencana studi komparasi Pansus II dan IV DPRD Kalsel bukan ke DKI, tetapi Jatim dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” demikian M Jaini. ant