loader image

Bawaslu Permasalahkan DPS Ganda di Tabalong

PLENO KPU – Ketua KPU Kalsel, Sarmuji beserta komisioner lainnya saat membuka rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tahun 2020. mb/edoy

BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan mem­permasalahkan dugaan Daftar Pemilih Se­men­tara (DPS) ganda.

Khususnya, bagi warga yang tinggal di antara Desa Dambung Raya di Ka­bupaten Tabalong (Kalsel) dan Desa Dam­bung Kabupaten Barito Timur, Provinsi Ka­li­man­tan Tengah.

Hal tersebut disampaikan Bawaslu Kalsel pada rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tahun 2020.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, mengatakan, Kabupaten Tabalong secara administrasi mungkin ada warganya yang masuk ke daerah Kabupaten Barito Timur yakni Desa Dambung. Padahal, sesuai Permendagri Nomor 40 tahun 2018, warga di sana masuk ke wilayah Kabupaten Tabalong.

Di desa tersebut, lanjut dia, ada beberapa warga saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), berstatus ganda yakni warga Barito Timur dan Kabupaten Tabalong. Ini perlu kejelasan, yang bersangkutan hak pilihya di wilayah dimana. Apakah masih secara administrasi KTP masuk di Barito Timur atau Tabalong.

“Kalau hasil identifikasi kami ada 47 pemilih,” ujar Erna  usai rapat pleno terbuka penetapan DPS di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (15/9).

Dia menambahkan, kalau kasus di Kabupaten Balangan, berdasarkan informasi ada desa yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur sebagian, dan Kotabaru sebagian. Jika masuk daerah Kotabaru apakah dicoklit atau tidak. “Untuk jumlah jiwa dan KK-nya, kami belum tahu termasuk jumlah pemilih di sana,” jelas Erna.

Ia mengakui, dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) ini, bawaslu tidak memiliki data. Karena, KPU tidak memberikan data kepada Bawaslu terkait by name by adress pemilih.

“Makanya proses pengawasan kami memastikan coklit ke rumah-rumah dengan dipastikan hingga stiker ditempel ke rumah-rumah selesai, di tingkat kecamatan. Hari ini penetapan DPS, baru dapat di tingkat Kabupaten/kota, setelah ini baru dapat pemilih ini,” tambahnya.

Setelah ada data by name by adress, pemilih bisa dianalisis semua datanya per TPS, dan diketahui apakah orangnya asli penduduk setempat atau tidak.

“Kami coba analisis data itu, kalau terindektifikasi ganda, kami akan turun ke lapangan. Kalau cukup waktu, kami akan lakukan semuanya,” ujar Erna.

Ketua KPU Kabupaten Tabalong Ardiansyah mengakui bahwa memang ada permasalahan terkait status administrasi kependudukan di salah satu desa yang berada di sisi utara Provinsi Kalsel ini.

“Terkait data di wilayah Kabupaten Tabalong, memang ada data yang bermasalah di perbatasan wilayah antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur. Yakni desa Dambung Raya untuk di Tabalong, dan Desa Dambung versi Bartim,” kata Ardiansyah.

Menurutnya, sejak keputusan Mendagri Nomor 40 Tahun 2018, wilayah tersebut menjadi termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tabalong. Namun, warga di sana kebanyakan memegang KTP salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah itu.

 “Memang secara identitas warga disana masih ber-KTP Barito Timur, sehingga memang diduga ada kegandaan. Karena memang hasil coklit yang dilakukakan PPDP seprti itu,” ujarnya. Proses itulah yang menjadi penyebab terjadinya kegandaan data.

Ardiansyah juga membeberkan, di desa tersebut terdapat 7 rumah terdiri dari 22 KK yang memiliki stiker coklit yang sama.  “Tetapi karena kita bekerja berdasarkan KTP elektronik dan hasil coklit, yang masuk Tabalong hanya 14, kemudian yang MS (memenuhi syarat) ada 13, TMS (tidak memenuhi syarat) 1 karena pindah domisili atau kode 4 hasil coklit PPDP,” jelasnya.

Ia melanjutkan, permasalah ini sebenarnya sudah selesai. Karena, beberapa waktu yang lalu KPU RI melaksanakan rapat kordinasi terkait daerah perbatasan regional Kalimantan di Kutai Kartanegara.

“Karena kami hanya terkait dengan data pemilihnya saja, jadi kita menyandingkan data pemilih di Bartim ke KPU Tabalong. Dan hasilnya kita kembalikan kepada KTP elektronik,” imbuhnya.

Selain itu, ia menuturkan jika terdapat 13 pemilih yang MS di tabalong dan Ada 4 pemilih yang MS di Basito timur berdasarkan data kependudukan.

Meski demikian, pihaknya merasa perlu memastikan kembali terkait keabsahan data tersebut. “Karena ini merupakan penetapan DPS, agar hak konstitusi warga sesuai dengan e-ktp masing-masing daerah dan tidak ada kegandaan lagi,” tambahnya.

Sehingga, apa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel dalam rapat pleno terbuka tadi akan dijadikan bahan evaluasi di KPU Tabalong. Pihaknya berjanji akan menindaklanjutinya dengan melakukan sinkronisasi data DPS di Tabalong dengan DPS Bartim.

“Siapa tahu masih ada kegandaan data. Misalnya masih ada dugaan kegandaan data maka kita akan memerintahkan kawan-kawan PPK untuk mendata yang di PPS untuk memverivikasi kegandaan tersebut,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah pemilih yang berada di Desa Dambung Raya Kabupaten Tabalong sebanyak 452 pemilih yang tersebar di 4 RT. rds/kkc