loader image

Kejaksaan Jangan Mau Diintervensi

AKSI – Puluhan warga yang tergabung dari LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) yang dikomadoi Din Jaya melakukan aksi didepan Kejati Kalsel. mb/ris

BANJARMASIN – Tidak bosannya para penggiat anti korupsi melakukan aksi damai berupa penyampaian aspirasi demi mendukung pembangunan di banua yang tercinta ini.

Dalam orasinya yang disampaikan didepan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Senin (7/9/2020) kemarin, mereka meminta agar pihak kejaksaan menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam upaya penegakkan hukum.

“Tapi hendaknya para kejaksaan juga jangan mengabaikan petunjuk dari pimpinan, karena pada saat ini sedang atau akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang serentak se-Indonesia akan dilakukan, yang mana petunjuk dari Kejagung dan kapolri maupun pimpinan pusat bahwa calon yang mengikuti Pilkada yang tersangkut masalah hukum untuk sementara ditunda dulu proses hukumnya, yang tujuannya demi terciptanya suasana yang kondusif,”ucap Dinjaya.

Menurut mereka Kejaksaan jangan mau diintervensi oleh sekelompok orang yang mementingkan diri sendiri yang akan memecah belah, dengan me­manfaatkan situasi saat ini yang men­jelangkan pilkada. “Pihak kejaksaan yang mau diin­tervensi yang bisa memecah belah,”tegas Din Jaya.

Para penggiat anti korupsi yang selalu bersenergi dengan aparat atau lembaga penegak hukum dalam menyampaikan aspirasi terutama adanya indikasi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan perseorangan maupun perseroan atau perusahaan atau instansi-instansi pe­merintah.

Mereka juga menyampaikan beberapa proyek atau bangunan yang dana atau anggarannya bersumber dari negara yang diduga terindikasi  melakukan pe­nyim­pangan atau dengan kata lain kekurangan spek.

Yang pertama menurut mereka dugaan persekongkolan pada lelang proyek instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil Dinas PUPR Kab. Banjar Tahun Anggaran 2018 senilai Rp2,4 Milyar dan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp4,2 Milyar.

Kemudian dugaan persekongkolan pada lelang proyek pembangunan jembatan Kelayan A Gerilya Dinas PUPR Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 senilai Rp13,5 Milyar.

Dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada Proyek Preservasi Jalan H. Hasan Basry (Banjarmasin) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Prov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2 Milyar

Dan dugaan penyimpangan (korupsi) pada pelaksanaan Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kegiatan Ope­ras­ional Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian TA 2019 senilai Rp8,2 Milyar.

Kedatangan para penggiat anti korupsi disambut oleh Kasi Penkum Kejati Kalsel Makhpujat SH, Kasi C Hendri dan Sunggeng selaku Kasi Penyidikan. “Apa yang kalian sampaikan akan kami teruskan kepada pimpinan,”ucap Hendri.ris