loader image

Pengadaan Mobil di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Minta Ditelesik

SAMPAIKAN ASPIRASI – pengujukrasa yang dimotori A Bahrani alias Bram dari LSM Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) Kalimantan Selatan me­nyampaikan aspirasi didepan Kejati Kalsel. mb/ris

BANJARMASIN – Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K), melakukan unjukrasa didepan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kamis (13/8/2020).

Dalam orasi yang mereka sampaikan, meminta kejaksaan menelisik beberapa proyek atau pengadaan di beberapa Dinas Perhubungan (Dishub), yang pertama di Dinas perhubungan Kabupaten Batola, ada dugaan mark up, terkait pengorokan tanah atau lahan, serta pengadaan alat untuk perbaikan mobil yang nilainya Rp1,3 Miliar.

Kemudian pengadaan mobil angkutan masal di Dinas Kota Banjarmasin, yang menurut mereka tidak sesuai dan merugikan orang lain.

 “Kami meminta kepada Kkejati Kkalsel untuk segera menelisik. mengusut tuntas pada pengadaan mobil angkutan masal di Dinas Perhubungan pemerintah kota banjarmasin tahun 2019 dengan anggaran Rp3 Miliar,”ucap A Bahrani alias Bram. Lanjut Bram, bahwa untuk pengadaan mobil di Dinas Perhubungan ada dua, yakni tahun 2019 dan tahun 2020.

 “Untuk tahun 2019 senilai Rp3 Miliar pemenangnya adalah Gajah Mada Abadi, sedangkan tahun 2020 dengan nilai Rp3,1 Miliar, pe­me­nangnya PT Tunas Banana Sparta,dan pengadaan mobil tersebut diduga mark up,”kata Bram.

Menurut Bram, ber­da­sarkan hasil pemantauan pihaknya, bahwa pengadaan mobil masal tersebut yang sekarang ini telah dioperasikan yakni trans banjarmasin, hampir tiap hari tidak ada yang mau menumpang di mobil tersebut.

Selain pengadaannya dipertanyakan, biaya ope­ra­sionalnya pun juga di­per­tanyakan, karena tiap hari mobil tersebut beroprasi namun tidak ada pe­num­pa­ng­nya.

 “Bagaimana dengan biaya operasionalnya, seperti bahan bakar atau tenaga sopir,”tanya Bram. Makhpujat selaku Kasi Penkum Kejati Kalsel me­nga­takan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan.

Selain menyampaikan meminta Kejati untuk menelisik beberapa pengadaan di Dinas Perhubungan, para pe­ngun­jukrasa juga menyampaikan aspirasi yang tujuannya untuk Polda Kalsel, yakni me­nan­yakan perkembangan kasus dugaan penyalahgunawan kewenangan yang dilakukan mantan Plt Kasat Pol PP Kota Banjarmasin, terkait pelepasan baliho.

 “karena Plt tidak me­me­mi­liki kewenangan atau kebijakan sepenuh dalam menjalankan tugas, dan itu bertentangan, jadi kami meminta kepada pihak kepolisian agar me­na­ng­kap dan menahan Ichwan Nor Cholik mantan Plt Kasat Pol PP Banjarmasin,”tandas Bram.ris