BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin menilai Dinas Perhubungan (Dishub), belum bisa tertibkan parkir parkir liar, sekarang semakin semarak sejumlah, yang berlokasi di ruas jalan kota Baiman.
Pasalnya, keberadaan parkir liar yang berada di pinggir jalan raya atau warung rumah makan di hadapan toko, karena dianggal ilegal dan ini merupakan pelanggaran Perda, dikarenakan mereka melakukan pungutan liar.
“Untuk menekan praktik pungli para oknum jukir kepada masyarakat yang selama ini, Dishub harus bersikap dan melakukan tindakan tegas,”ujarnya anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hj Rinda Herliani.
Ditegaskannya, semaraknya lokasi parkir liar, khususnya tempat-tempat strategis, seperti siring Pieri Tendean, didepan toko dan warung makanan, akibat kurangnya pengawasan dan pembiaran oleh petugas sendiri, bahkan miris lagi para oknum dinas ikut andil, dalam memberikan izin untuk beroperasional dilokasi tersebut.
Disamping minimnya petugas Dishub melaksanakan razia, sehingga pungli terhadap lokasi parkir hingga sulit ditekan, padahal keberadaan lokasi parkir liar itu, salah satu keboocoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kota.
“Agar PAD kita dapat meningkat khususnya dibidang sektor Parkir ini, harus ada keberanian dan melakukan razia secara besar-besaran, karena perbuatannya merupakan pelanggaran hukum,”tegasnya.
Diungkapkannya, semetinya Dishub membentuk tim yang ditugaskan berkeliling setiap harinya, sehingga tidak ada lagi yang memungut parkir dijalan raya, warung makan dan didepan toko.
Karena tempat parkir di daerah pinggir jalan raya itu, tidak diberikan izin oleh pemerintah kota, akibat adanya lokasi parkir itu, sering terjadi memacetkan jalan dan menggangu arus lalulintas, bila ada ditemukan parkir sembarangan, maka akan dilakukan penindakan atau diangkut.
“Mengingat rumah dan warung makan dan ruko harus membuatkan tempat parkir untuk pengunjung, bahkan dijanjikan dalam tiga bulan akan kita tertibkan semua tempat parkir,”ungkapnya
Lebih jauh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, disamping penertiban parkir, Dishub harus melakukan menertibkan pungutan parkir, kalau ditemukan pungutan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016, tentang retribusi parkir ditepi jalan dan tempat khusus, karena mereka dianggap melakukan pelanggaran Perda.
Pasalnya, untuk kendaraan roda dua tarifnya sebesar Rp 2.000 dan kendaraan roda empat Rp 3.000, namun dilapangan banyak jukir melakukan penyimpangan, hal ini juga salah satu keluhan masyarakat.
“Saya minta semua pengelola parkir dapat mentaati peraturan ini, terutama mengenai retribusinya, kalau ada yang menyalahi aturan tindak,”katanya.edo
