loader image

Pesantren Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah

JAKARTA – Pemerintah mendorong peningkatan inklusi keuangan sya­riah melalui pondok pesantren. Ini menjadi bagian dari program pe­ningkatan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pesantren dapat menjadi agen inklusi karena potensinya yang be­sar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto men­yampaikan potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah se­cara nasional masih terbuka lebar.

“Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang ber­jumlah 28.194 di seluruh Indonesia,” katanya dalam keynote speech acara Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbis Pondok Pesantren secara daring, di Jakarta.

Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, ti­ngkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar sembilan per­sen dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93 persen. Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18 persen dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia ada­lah muslim.

Airlangga menyebut, sebanyak 44,2 persen atau 12.469 pondok pe­santren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, pe­ternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren ti­dak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, tapi ju­ga pemberdayaan masyarakat.

Sehingga implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan ke­uangan syariah berbasiskan pondok pesantren dapat dilakukan me­lalui beberapa kegiatan. Seperti edukasi dan literasi, pembiayaan sya­riah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren ser­ta UKM binaan pondok pesantren. rep/mb06