loader image

Bisnis Agen Perjalanan Haji Umroh Belum Menggeliat

JAKARTA – Asosiasi agen per­jalanan ibadah haji dan umrah menilai kebijakan gratis pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa perjalanan ibadah keagamaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak cukup ampuh men­dongrak permintaan.

Kemungkinan dengan kebijakan tersebut, pertumbuhan bisnis perjalanan ibadah haji dan umrah tidak mengalami pertumbuhan pada tahun ini.

Ketua Umum Serikat Pen­yelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengakui bebas PPN final sebesar 1 persen yang sebe­lumya dibebankan kepada agen perjalanan akan sedikit memberi nafas bagi pelaku usaha di sektor ini.

Hanya saja, kebijakan ini tidak cukup untuk menyelamatkan bisnis dari potensi kerugian yang terjadi akibat virus corona.  “Tahun ini belum tumbuh, tapi merosot, karena hanya 1 persen saja dari harga paket (perjalanan ibadah haji dan umrah),” ucap Syam.

Selain dari corona, bisnis juga mendapatkan tekanan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menaikkan PPN dlari 5 persen menjadi 15 persen mulai Juli 2020. Hal ini, sambungnya, akan membuat beberapa komponen biaya penyusun harga paket perjalanan haji dan umrah meningkat.

 “Kerajaan Saudi Arabia menaik­kan pajak, ini malah menambah harga komponen paket,” imbuhnya. Belum lagi, ada potensi pening­katan biaya komponen penye­lenggaraan haji dan umrah akibat penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.

Potensi peningkatan biaya bisa terjadi mulai dari tiket perjalanan Jakarta-Jeddah pulang pergi, akomodasi hotel, sewa tenda di Arafah dan Mina, transportasi selama perjalanan ibadah, hingga biaya rapid test atau swab test.

Secara total, ia memperkirakan kenaikan biaya di masing-masing pos bisa membuat paket perjalanan ibadah haji dan umrah naik sekitar 35 persen sampai 50 persen dari tarif normal saat ini.

Atas proyeksi itu, ia mem­perkirakan pertumbuhan bisnis agen perjalanan haji dan umrah akan rendah pada 2020 dan 2021. “(Pada) 2022 insyaallah baru bangkit lagi,” katanya.

Kendati begitu, Syam meng­apresiasi kebijakan Sri Mulyani. Sebab setidaknya bisa memberikan kepastian bagi agen perjalanan yang selama ini dibebankan PPN final 1 persen untuk semua jenis perjalanan ibadah keagamaan, mulai dari ibadah umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu.

“Dulu kena semua 1 persen final dengan dasar yang kurang kuat, namun dengan PMK terbaru ini maka kami travel jadi jelas mana yang kena dan mana paket yang tidak kena,” ujarnya. cnn/mb06