loader image

Jiwasraya dan Dana Pensiun Jadi Catatan BPK

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan ada 31 temuan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 yang hasilnya disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (20/7) ini. Dari 31 temuan tersebut, ada 13 poin yang dibacakan oleh BPK.

Meski opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diganjarkan kepada laporan keuangan peme­rintah, BPK tetap menggaris­bawahi bahwa pemerintah harus menindaklanjuti 13 temuan masalah yang dimaksud.

 “Penting untuk ditekankan bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Senin (20/7).

Dari 13 temuan masalah yang disampaikan, ada dua poin yang cukup menarik. Pertama, BPK memandang bahwa kewa­jiban pemerintah selaku Peme­gang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asu­ransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi.

Kedua, BPK menyebutkan bahwa pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 triliun belum didukung Standar Akuntansi.

“Penting untuk kami sampai­kan, bahwa khusus untuk temuan program pensiun. Masalah ini telah terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun,” ujar Agung.

Menurutnya, temuan peme­­riksaan yang disam­paikannya bisa menjadi pem­buka jalan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan besar-besaran, bahkan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun.

“Reformasi pengelolaan dana pensiun selanjutnya meru­pakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan Jiwasraya dan Asabri,” ujar Agung.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menutup PT Asuransi Jiwasraya (Per­sero). Penutupan Jiwasraya tak lepas dari kondisi Jiwasraya yang dinilai sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnyanya.rep/rds