loader image

Rapid Test, Bisnis di Tengah Pandemi?

JAKARTA – Di era new normal pemeriksaan rapid test sudah menjadi syarat untuk masyarakat bepergian. Sebuah isu muncul bahwa ada pihakang memanfaatkan situasi ini untuk bisnis karena biaya rapid test yang dipatok mahal.

Berdasarkan telusuran di tiga RS di Jakarta, masing-masing menerap­kan harga yang berbeda yakni Rp 290.000, Rp 350.000, hingga Rp 425.000. Padahal Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19 maksimal Rp 150.000 yang ditetapkan 6 Juli 2020.

Pengamat Kesehatan Vincent Harjanto menilai memang ada bisnis yang dilakukan RS/Klinik di balik penerapan harga rapid test yang mencapai Rp 300.000 sampai Rp 400.000.

 “Memang itu (bisnis, rapid test). Kalau mau turunin harga tunggu informasi dari manajemen, kalau mau naikin harga nggak usah tunggu, langsung naikin. Ini rumah sakit apa pedagang,” kata dia.

Dengan pemerintah menetapkan harga maksimal rapid test Rp 150.000, seharusnya pihakRS/Klinik bisa mengikuti kebijakan tersebut agar tidak terkesan mengam­bil keuntungan lebih. “Pak Menkes sudah kasih SE-nya, jadi semua harus ikut. Jangan sampai terjadi kesan bahwa dipakai untuk men­dapat keuntungan yang lebih,” ucapnya.

Apalagi harga impor alat rapid test yang dinilai hanya US$ 3 atau Rp 45.000 (kurs Rp 15.000/US$), pihak RS/Klinik seharusnya bisa menetapkan harga Rp 150.000.

 “Harga impor US$ 3 (satu rapid test). US$ 3 tuh berapa sih Rp 43.000, anggap saja Rp 45.000 deh. Terus ongkos yang lain itu apa apa apa kenapa dijual Rp 350.000. Menurut saya (maksimal) Rp 150.000 fair lah artinya harus dapat keuntungan nanti ada tenaga dokter lah, ada penyediaan tempat lah dan sebagainya. kita nggak bisa bilang impor US$ 3 terus dijual Rp 50.000 itu nggak mungkin juga, tapi jangan Rp 350.000,” ungkapnya.

Sementara Ketua Dewan Pertim­bangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban menilai harga rapid test yang sudah ditetap­kan RS/Klinik saat ini sudah sesuai dengan segala perhitunganyang seharusnya. Jika harga tidak sesuai dengan perhitungan, maka RS/Klinik dianggap akan kesulitan ekonomi. “Kalau ada swasta yang mendirikan saya kira prinsip ekonominya jadi sulit. Kan kalau laboratorium swasta itu for profit (untuk untung),” tandasnya.

Apa yang membuat biaya rapid test mahal?

Sekjen Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gkes­lab), Randy Teguh mengatakan impor alat rapid test yang seharga US$ 3 sampai US$ 5 belum termasuk pajak dan pembiayaan peme­liharaan saat berada di gu­dang. ­Sehingga sebelum dijual ke RS, pihaknya harus mem­perhitung­kan biaya pemeliharaan tersebut.

 “Harus dihitung berapa pe­m­biayaan gudang, apakah produk tersebut harus ditaruh di gudang yang suhunya terkontrol, itu semua ada biaya. dtc/mb06