loader image

Hari Ini, Arbal Motori Aksi Demo

Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

Menolak – Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam  Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) berunjuk rasa di depan DPR menolak pengesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila beberapa waktu lalu. cnn indonesia

BANJARMASIN – Masyarakat Kalimantan Selatan tak mau ketinggalan dalam aksi menuntut pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang ditunda DPR RI dan Maklumat MUI Nomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020.

Kali ini, massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Lambung Mangkurat (Arbal) memastikan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jumat (10/7) hari ini.

Wakil Ketua Arbal, Syahmardian mengungkapkan sebelum digelar aksi demonstrasi, massa akan berkumpul di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, usai shalat Jumat. Kemudian, mereka  bergerak menuju ke Rumah Banjar, sebutan untuk gedung DPRD Kalsel.

 “Titik orasi akan dipusatkan di depan gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, usai shalat Jumat. Akan hadir dari berbagai massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lambung Mangkurat,” ucap Ketua Ormas Sangga Banua ini kepada jejakrekam.com, Kamis (9/7).

Ia memastikan dari hasil koordinasi aksi, unjuk rasa menuntut agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari program legislasi nasional (prolegnas) akan diikuti sedikitnya 38 unsur dari berbagai ormas, LSM dan lainnya.

 “Aksi ini murni gerakan moral rakyat Kalsel sebagai dukungan anak bangsa yang cinta NKRI, sesuai yang dicita-citakan para pejuang pendiri Republik Indonesia ini yang dititipkan dari generasi ke generasi,” ucap aktivis Pemuda Pancamarga Kalsel ini.

Syahmardian menegaskan, dalam aksi di Rumah Banjar akan disampaikan pernyataan sikap rakyat Kalsel untuk menuntut pembatalan RUU HIP yang kontroversial itu.

 “Kami juga mendukung maklumat MUI Pusat, apapun bentuknya yang akan mengubah Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” cetusnya.

Dengan aksi ini, Syahmardian berharap agar Pemprov dan DPRD Kalsel, termasuk wakil rakyat Banua di DPR RI dan DPD RI bisa satu suara menolak pembahasan RUU HIP.

 “Bagaimana pun, RUU HIP itu akan menciderai kaidah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang sudah final. Kami menuntut agar RUU HIP dibatalkan dan dikeluarkan dari prolegnas DPR RI,” kata Syahmardian.

Ia juga mengimbau agar peserta aksi mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19, jaga jarak dan pakai masker, karena Banjarmasin masih zona merah virus Corona.

Sementara, aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Golongan Karya, Athailah Hasbi, menyampaikan sepemikiran dengan tuntutan aksi damai bersama rakyat Kalsel selamatkan NKRI dan Pancasila, yang rencana dilaksanakan Jumat, hari ini.

Ia mengaku sepemikiran dengan aksi tersebut menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menajadi Undang-Undang (UU).

Dan, sebagai sebagai kader Golkar ia sepakat dengan tuntutan Trikarya atau tiga ormas pendiri Golkar yaitu Kosgoro 1957, MKGR dan SOKSi.

 “Sepakat untuk mendesak Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar Pak Airlangga Hartarto segera memerintahkan anggotanya di DPR RI mencabut dukungan terhadap RUU HIP,” katanya, dalam keterangan melalui sambungan telepon, Kamis (9/7).

Menurut dia, ini dilandasi munculnya gejolak penolakan RUU tersebut. Trikarya menuntut mencabut dukungan Partai Golkar terhadap RUU HIP, dan pihaknya menegaskan bukan hanya menunda, tapi lebih jauh lagi mencabut RUU HIP.

Begitupun, menolak HIP berganti nama, dan solusinya kalau ada keinginan lain memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) buat RUU tersendiri dan secara terpisah. RUU itu tidak perlu ganti baju, karena justru akan mengeleminasi keagungan Pancasila itu sendiri.

Terkait aksi damai sendiri, ia mengharapkan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib, serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masih terjadinya pandemi Covid-19.

 “Sebagai wakil rakyat tentu kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi ini menyangkut ideologi Pancasila yang merupakan produk hukum dasar negara dan memelihara keutuhan NKRI sebagai harga mati,” katanya, yang juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila HST. jjr/ant