loader image

Pemerintah Utang Rp257,8 M ke KAI

JAKARTA – PT K­er­e­ta Api Indonesia (Per­se­ro) atau KAI memaparkan pe­merintah masih memiliki utang kepada perseroan sebesar Rp257,87 miliar.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik (PSO) pada 2015, 2016 dan 2019.

 “Jadi inilah nilai utang pemerintah yang terkait dengan pen­yelenggaraan pelayanan publik atau PSO untuk tahun 2015, 2016 dan 2019 yang sudah dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (30/6).

Lebih rinci, pemerintah kurang bayar kepada KAI sebesar Rp108,27 miliar di 2015, lalu Rp2,22 miliar di 2016, dan Rp147,38 miliar di 2019. Semua angka tersebut berdasarkan la­poran hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, kontrak PSO KAI di 2015 sebesar Rp1,54 tri­liun. Jumlah kontrak PSO KAI meningkat di 2016 menjadi Rp1,82 triliun dan Rp2,32 triliun di 2019.

Kontrak PSO tersebut berlaku untuk kereta antar kota, kereta per­kotaan, dan Kereta Rel Listrik (KRL). “Kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara ters­ebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan atau APBN perubahan,” ujar Didiek. cnn/mb06