loader image

Pemko Serius Atasi Bertambahan Penduduk

Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin

BANJARMASIN – Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin agar lebih konsekwen, dalam upaya mengatasi jumlah penduduk ibukota provinsi, dikarenakan setiap tahunnya terus bertambah.

Menurut Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin, pemerintah kota harus bisa melakukan straregis, paling tidak menggalakan kembali program Keluarga Berencana (KB), serta memperketat pengawasan, setiap penduduk pendatang.

“Kebijakan dalam rangka untuk mengantisipasi jumlah penduduk di kota seribu sungai, paling tidak penekan pernikahan dibawah umur,”ujarnya, saat menganggapi Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 27 ini.

Ditegaskannya, untuk penekan sekaligus pencegahan perkawinan usia dini, pemerintah kota pada dasarnya sudah memiliki payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaranh tinggal dimaksimalkan untuk mensosialisasikan.

Antaranya dalam pasal 34 ayat (1), setiap orang tua dilarang melangsungkan atau pernikahan anak yang umurnya, belum memenuhi persyaratan.

“Menurut peraturan perundang-undangan, kecuali atas dasar kewajiban agama untuk segara dikawainkan,”tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, berhubung jumlah pertumbuhan penduduk di Banjarmasin terus meningkat dan sekarang diperkirakan 700.000 jiwa atau 1,98 persen, di atas angka nasional 1,48 persen.

Maka pemerintah kota berkewajiban untuk menekan, hal ini dikhawatirkan tidak bisa terkendalikan, atas pertambahan jumlah penduduknya, tentunya akan sebuah ancaman besar bagi Kota Banjarmasin sendiri.

“Oleh sebab itulah pemerintah kota harus serius untuk mengatasi bertambahan penduduk, agar pengendalian jumlah pendudik dapat ditekan,”ungkapnya.

Menurutnya, program pengendalian kependudukan dan KB adalah sebagai salah satu upaya pemerintah kota untuk mengendalikan kelahiran, dengan melalui revitalisasi program nasional ini, diharapkan akan mampu mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas.

Program KB adalah untuk membantu keluarga termasuk individu, sehingga mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan taraf keluarga yang lebih baik dan sejahtera.

“Karena bila terabaikan, dipastikan akan berdampak negatif terhadap berbagai program pembangunan suatu daerah Kota Banjarmasin,”ujarnya.edo