loader image

Lima Fraksi Menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019

PARIPURNA – Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM saat memberikan sambutan dalam acara rapat paripurna DPRD Kab.Tapin.{{herman}}

RANTAU ,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin menggelar rapat paripurna penyampaian dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan oertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, Kamis, bertempat diruang rapat paripurna DPRD Kab.Tapin.

Lima fraksi dengan masing-masing juru bicara fraksi menyatakan menyetujui Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 untuk dijadikan Perda Kabupaten Tapin dan dibahas kejenjang selanjutnya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Adapun yang menjadi juru bicara masing-masing fraksi, fraksi PDIP Perjuangan disampaikan oleh Wahyu Nugroho Ranoro, Fraksi Gamkesira disampaikan oleh Hj Henny Yulianti, Fraksi Demokrat – Nasdem dibacakan H Rahmat Hidayat, Fraksi Golkar dengan juru bicara H Adi Farma dan Fraksi PKB dengan juru bicara H Muktar.

Atas disampaikannya, pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Tapin, Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM menyambut gembira disetujui Ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020.

Dikatakatan Bupati, laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan mendasari dari segala saran dan masukan dari anggota DPRD Kab.Tapin, dimana dalam pembahasannya terdapat koreksi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan program kerja kedepan agar bisa terukur bisa terukur, terarah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di Kabupaten Tapin.

Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan rapat paripurna, dimana semua fraksi dapat berkenan menerima dan memberikan pandangan umum oleh fraksi fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas pada jenjang- jenjang selanjutnya, kata Bupati.

Ditambahkannya lagi, bagaimanapun selaku Bupati Tapin kita wajib untuk menyampaikan Ranperda dan tugas fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum.

Dengan kita memperoleh opini WTP  yang ke 6 kali ini, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita dan melaksanakan segala saran dan bimbingan dari BPK yang intinya tidak lain adalah kita sebagai pelaksana tugas pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang diberikan kepada kita semua.

Kerjasama legislatif dan eksekutif tentunya sangat diperlukan, terlebih dalam pembahasan agar bersama – sama dapat mengkoreksi sesuai dengan fungsi dari lembaga DPRD  selaku pengawasan dan kami berharap pengawasan  bisa berjalan dan bisa memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua, tutup Bupati dalam sambutannya.{{her/mb03}}