loader image

Komitmen Pemko Jadikan KLA Dipertanyakan

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, H Taufik Husin

BANJARMASIN – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk mewujudkan kota layak anak (KLA) dipertanyakan. Pasalnya, sanpai saat ini belum ada kebijakan siginifikan terkait program tersebut.

“Bentuk ketidak seriusan pemerintah kota mewujudkan kota layak anak, masih minimnya lokasi dan tempat-tempat anak bermain, baik tingkat kota maupun dipinggiran kota,” ungkap anggota DPRD Kota Banjarmasin H Taufik Husin, kepada wartawan. Selasa (30/6).

Ditegaskannya, komitmen pemerintah kota mewujudkan Kota Banjarmasin, sebagai kota layak anak, dimulai dari Walikota sebagai penggerak hingga sampai ke Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) masing-masing.

Karena SOPD dilingkungan Pemko Banjarmasin tersebut, mempunyai peran penting masing-masing untuk mewujudkan itu, dimulai pemenuhan hak anak melalui program masing-masing.

“Misalnya, kalau dari Dinas Kesehatan, ini harus mencakup kesehatan yang bagus pada anak, begitu juga untuk Badan Lingkungan Hidup untuk pemenuhan lingkungan untuk fasilitas umum yang sehat,”tegasnya.

Begitu juga dengan sektor pendidikan ujarnya, di sekolah anak-anak harus menikmanti pendidikan tanpa beban, karena itu semua sekolah tidak dibenarkan membebankan biaya kepada peserta didiknya, dengan patokan nominal yang memberatkan orang tua siswa.

Jika selama ini, pemerintah kota selalu dihadapkan pada fakta tentang anak-anak yang karena berbagai hal, mereka tidak bisa bersekolah, mulai dari terbatasnya daya tampung sekolah negeri, hingga keterbatasan anggaran, sehingga tidak mampu bersekolah di sekolah swasta.

“Anak-anak harus kembali ke sekolah. Apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru, tentunya hal anak untuk mendapat pendidikan perlu diperhatikan,”ujarnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, anak-anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa dimasa depan. Pasalnya, tujuan membangun KLA adalah membangun inisiatif pemerintah kota yang mengarah, pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak.

Dari kerangka hukum kedalam definisi, strategis dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kota.

“Sebab KLA memberikan teladan semua sektor, mulai dari penataan kota maupun perumahan hingga pelayanan kesehatan, pendidikan sampai menjamin perlindungan keamanan dari ancaman kekerasan fisik dan nonfisik,”ungkapnya.edo