loader image

PAD Pemko Terjun Beras Akibat Covid-19

SUBHAN NOOR YAUMIL

BANJARMASIN – Pandemi virus Corona (Covid-19) masih membayangi Kota Banjarmasin terhitung sejak pertengahan Maret lalu, membuat sejumlah sektor terpuruk. Hal tersebut turut berpengaruh pada pen­dapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2020.

Apalagi, Banjarmasin dikenal dengan kota perdagangan dan jasa dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), sehingga sumber PAD hanya pada sektor jasa.

Belum lagi, aturan pe­m­batasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pada pada 24 April lalu selama 38 hari, membuat sektor perhotelan, restoran, hiburan, dan lainnya menurun tajam. Padahal beberapa sektor tersebut menjadi pemasok terbesar PAD Banjarmasin tahun sebelumnya.

“Struktur APBD kita sebelum dilakukan penyesuaian untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun, dari angka itu sebanyak Rp 367 miliar kita targetkan untuk PAD. Tapi sejak wabah ini, PAD seakan terjun bebas,” ucap Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil dalam diskusi virtual gelaran jejakrekam.com, bertajuk Mampukah Menjaga Kestabilan PAD Kota Banjarmasin di Era Covid-19, Minggu (28/6).

Untuk itu, Subhan mengakui pihaknya berupaya penuh dalam menjaga kestabilan pemasok keuangan daerah melalui sumber PAD. Ia menyebut, apabila kestabilan tersebut tak bisa dikendalikan, maka sektor pembangunan di Kota Banjarmasin akan terhambat.

 “Namun setelah berhentinya aturan PSBB dan adanya kelonggaran, sejumlah sektor yang berpotensi menjadi pemasok PAD Banjarmasin kembali bergeliat,” ujar Subhan.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengakui bahwa pelonggaran pasca-PSBB dinilai mampu kembali perlahan menstabilkan perekonomian pemilik usaha.

 “Memang banyak sektor yang sudah buka, tapi tidak serta merta langsung ramai begitu saja. Karena masyarakat pun mayoritas masih takutan dengan penularan Covid ini,” kata Sukhro.

Menurut dia, target yang bisa diraup ibukota Kalsel itu dari hasil PAD bahkan mampu melebihi angka Rp 367 miliar. Dengan catatan sektor-sektor yang sangat berpotensi tersebut mampu dimaksimalkan oleh masing-masing SKPD. jjr