loader image

Bupati Keluhkan Sistem Bank Banua Saat Vidcon Bersama OJK

Mengikuti Video Conference  – Bupati Tanah Laut (Tala), H Sukamta saat mengikuti video conference (Vidcon) pencegahan korupsi di sektor perbankan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII, Kamis (18/6) di Lounge Kantor Setdakab Tala, di Pelaihari. hms

PELAIHARI – Bupati Tanah Laut (Tala), H Sukamta me­lakukan video conference (Vi­con) pencegahan korupsi di sektor perbankan yang dilaksanakan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII, Kamis (18/6) di Lounge Kantor Setdakab Tala, di Pelaihari.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, H Dahnial Kifli, Assisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Ke­se­jah­te­raan Rakyat Setdakab Tala, H Ahmad Hairin dan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, H Sutrisno.

Bupati Tala, H Sukamta me­nyampaikan keluhan ter­hadap salah satu bank di Ta­nah Laut yang menurutnya sering terlambat dan terjadi penghitungan yang kurang dalam menyalurkan bunga deposito ke kas daerah sehingga mengakibatkan timbulnya dugaan yang tidak baik.

 “Akibat hal itu kami pemerintah daerah mendapat pe­ringatan dari Badan Pe­me­rik­sa Keuangan (BPK) sehingga memunculkan dugaan dugaan yang tidak baik, kami ingin perhitungannya harus tepat se­suai perjanjian dan jangan sampai ada keterlambatan dalam menyalurkan ke rekening kas daerah,” keluh Kamta.

Selain itu, Sukamta juga me­nyampaikan bahwa dari tujuh modus kejahatan korupsi oleh perbankan yang telah dipaparkan oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah VIII, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Tanah Laut.

 “Kami menjamin bahwa tujuh kejahatan tersebut tidak ada satupun yang terjadi di Tanah Laut baik dari fee asuransi, fee kredit, fee bunga dan modus lainnya,” tegas Kamta.

Dalam kegiatan itu, KPK melalui Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah VIII, Dian Patria memaparkan secara gamblang tujuh modus kejahatan korupsi yang menurut pengalamannya dilakukan perbankan salah satunya yakni permainan fee asuransi.

Berkaca dari modus-modus yang telah disampaikan, pihaknya ingin agar pihak-pihak terkait dapat bersama-sama berkolaborasi mem­per­kuat sistem serta meningkatkan pe­ngawasan perbankan atas laporan kesehatan bank terkait guna memperkecil potensi korupsi dan manipulasi keuangan.

 “Seribu orang lebih yang sudah kami penjarakan akibat Tindak Pidana Korupsi, tentunya tindak kejahatan ini harus kita dorong kearah yang lebih positif dengan sosialisasi hingga tindakan represif dengan harapan agar tipikor dan manipulasi keuangan pada per­bankan tidak berkelanjutan,” paparnya.

Tak hanya paparan dari Dian Patria, lebih lanjut kegiatan tersebut juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Oto­ritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala (OJK) Regional IX Ka­limantan.

Selain itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Agus S, Sekretaris Daerah Provinsi (Sek­daprov) Kalimantan Se­latan, H Abdul Haris serta be­berapa Bupati dan Wali Kota di Provinsi Ka­lim­a­n­tan Selatan. can/ani