loader image

Pemko Rumuskan 5 Poin untuk RTRW Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.

Dalam rapat yang dipimpin Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan Wakil Walikota H Hermansyah, mereka sepakat menyimpulkan lima poin untuk RTRW Banjarmasin.

“Rencana pertama yakni kesepakatan lokasi Pusat Distr­i­busi Regional (PDR) sebagai aset Pemerintah Kota Banjarmasin dengan luas kurang lebih 5 hektare dimana status lahannya di lokasi di Kelurahan Kelayan Timur. Kami sudah menentukan kawasan tersebut bahkan sudah menjadi zona kuning di RT­RW,” kata Ibnu Sina, Rabu (10/6).

Kesepakatan kedua, yakni mewacanakan kawasan Mantuil menjadi kawasan Kawasan Industri Terpadu (KIT). Luas lahan di Mantuil yang disepakati kurang lebih 347 hektare dan akan berfokus pada industri manufaktur dan harus dipastikan masuk di RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, KIT Mantuil merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pelindo, sedang untuk badan pengelolanya sedang dibahas.

 “Untuk pembebasan lahan masih menjadi pilihan. Apakah akan dibebaskan oleh investor atau Pemerintah Kota. Reko­mendasi dari Kementerian Perin­dustrian sedang dilakukan dan dibahas Disperindag Provinsi,” ujarnya. 

Ketiga, incenerator meru­pakan kebutuhan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga akan dibangun dengan fungsi untuk pembuangan limbah B3. Ren­cana lokasi Incenerator kurang lebih 3 hektare di daerah kawasan TPA Basirih.

Dan keempat yakni rencana jalur kereta api Kalimantan Selatan. Menurut Ibnu, rencana ini akan dikoordinasi oleh Barenlitbangda, Dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, agar menyerahkan dokumen pendukung paling lambat 1 minggu setelah rapat ini.

Baca juga :  Sejumlah Kelurahan Belum Dapat Bansos Uang Tunai

“Target penyelesaian revisi ini akan direkomendasikan ke Gubernur pada bulan Juni 2020, persetujuan substansi dari kementerian ATR/BPN bulan Juni – Juli 2020, “jelasnya.

Pembahasan Perda RTRW Kota Banjarmasin di DPRD direncanakan pada Juli – Agus­tus 2020 sekaligus paripurna pengesahan.

 “Target dipercepat agar rencana penyusunan amdal Incenerator dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020, karena kebutuhan incenerator juga penting untuk kepentingan sampah medis,” kata Ibnu. via