loader image

Penasehat Hukum Menilai Dakwaan JPU Cacat Hukum

Sidang kasus dugaan penadahan sepeda motor dengan sistem video conference di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan terdakwa Dianto

BANJARMASIN – Berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mashuri yang menuding kalau terdakwa Dianto diduga melakukan penadahan dianggap Krisna Dewa SH MH, cacat hukum.

Hal tersebut diungkapkan Krisna Dewa SH MH, Kamis (29/5/2020) usai persidangan yang mengagendakan keterangan saksi pelapor dan anggota Polsek Banjarmasin Tengah.

Krisna Dewa merupakan penasehat hukum terdakwa Dianto, yang ingin mengungkap kebenaran akan kasus yang menjerat kliennya yang dituding melakukan penadahan sebagaimana pada pasal 480 KUHP.

“Kenapa saya menilai berkas dakwaan cacat hukum, karena dalam kasus ini, perkara awalnya belum terungkap, yang mana perkara awalnya adalah dugaan penggelepan sepeda motor, namun kasus  penggelapannya belum terungkap penyidik sudah melakukan penyidikan penadahan,”ucap Krisna.

Menurut Krisna hukum acara semua itu ada rentetannya, tapi untuk kasus yang menjerat kliennya,kasus yang menjadi subyeknya belum diungkap.

“Seharusnya dibuktikan dulu kasus penggelepannya, termasuk para pelaku penggelapannya harus ditangkap, tapi dalam hal ini penyidik langsung menangkap Dianto atas tudingan penadah,”tandas Krisna.

Lanjut Krisna, banyak terjadi kejanggalan dalam kasus ini, selain kasus awalnya yakni penggelapan tidak terungkap, dalam melakukan penyidikan, penyidik tidak ada melakukan penetapan tersangka padahal ini kasus merupakan delig aduan.

Ditambahkan Krisna, dari rentetannya, bahwa sepeda motor tersebut dibawa Ida sama suaminya atas nama Otot, kemudian oleh kedua pelaku ini sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Tapin dan disuruh Anang yang merupakan keluarga kedua pelaku untuk menawarkan kepada Evriadi.

Kemudian oleh Evriadi sepada motor dijual kepada Dianto yang merupakan Iparnya, dengan catatan kalau sepeda motor itu dijual seharga Rp7 juta, tapi minta dibayar separuh atau sebesar Rp2,7 Juta, sedangkan sisanya menunggu BPKBnya ada.

Kasus ini berawal dari laporan korban Hariono yang merasa kehilangan sepeda motor jenis Honda vario yang saat itu telah dipinjam temannya bernama Ida sebagaimana yang dijelaskan saksi korban pada saat menjadi saksi dipersidangan.

Menurut saksi korban, kejadian pada tanggal 27 Januari 2020, saat itu Ida datang meminjam sepeda motor milik korban dengan untuk melepaskan ban, dan kebetulan STNK ada digantungkan kunci.

Setelah ditunggu sekian lama sepeda motor tidak dikembalikan, kemudian terhitung satu hari atau 1×24 jam sepeda motor tidak datang, korban melapor ke Polsek Banjarmasin Tengah.

Lanjut saksi sekitar 12 hari kemudian, ia dapat kabar dari kepolisian kalau kendaraan miliknya sudah ditemukan, namun korban tidak diberitahu dimana sepeda motor tersebut ditemukan pihak kepolisian.

“Saya tidak dikasih tahu tempat ditemukannya sepeda motor tersebut,”aku saksi didepan persidangan yang dipimpin majelis hakim Aris Bawono Langgeng SH MH.

Kepada majelis hakim korban mengatakan tidak pernah memberikan ijin kepada Ida untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor miliknya.ris