loader image

Arti New Normal Bagi Ekonomi RI

JAKARTA – Tatanan kehidupan normal baru (new normal) di tengah pandemi virus corona (covid-19) jadi topik yang cukup ramai di­bi­ca­ra­kan dalam sepekan terakhir.

Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) me­ng­e­cek kesiapan penerapan prosedur new normal di pusat perniagaan dan transportasi publik.

Pada prinsipnya, new nor­mal adalah fase di mana Pem­ba­tas­an Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan dan publik di­perbolehkan untuk kembali be­raktivitas dengan sejumlah pro­to­kol kesehatan yang ditentukan pe­merintahsebelum dit­e­mu­kan­nya vaksin.

Langkah ini dijalankan pe­me­rintah untuk memulihkan pro­duk­tivitas masyarakat agar pe­re­ko­nomian dapat kembali bergeliat se­telah terpuruk di kuartal pe­rt­a­ma dengan pertumbuhan hanya 2,97 persen.

Di sektor jasa perdagangan, per­siapan new normal ditandai de­ngan diterbitkannya Surat Edar­an (SE) Menteri Kesehatan No­mor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan Per­da­gangan (Area Publik) da­lam Mendukung Ke­be­r­la­ng­su­ng­an Usaha pekan lalu (20/5).

Dalam surat tersebut, pe­me­rin­tah mengatur tata cara pe­da­ga­ng baik jasa maupun barang da­lam situasi new normal, mulai da­ri mencegah kerumunan pe­ng­un­jung dengan membatasi akses m­a­suk orang ke dalam toko, me­ne­rapkan sistem antrean di pintu ma­suk dengan tetap melakukan ja­rak fisik minimal satu meter hi­ngga menganjurkan sistem take away (bawa pulang).

Kepala Badan Perencanaan Pem­ba­ngunan Nsional (Bap­pe­nas) Suharso Monoarfa men­je­las­kan sejumlah indikator new nor­mal di tengah pandemi Covid-19 yang disyaratkan Organisasi Ke­sehatan Dunia (WHO).

Pertama, angka penularan in­feksi reproduksi efektif (Rt) be­ra­da di bawah angka 1 selama mi­nimal dua pekan. Kedua, me­mi­liki sistem kesehatan yang me­ma­dai, yakni dapat menangani ke­na­ikan kembali jumlah kasus co­vid-19 yang timbul setelah PSBB. Terakhir, sistem pe­ng­a­was­an mampu mendeteksi dan m­e­lakukan tatalaksana pada ka­sus dan kontaknya, serta me­ng­i­dentifikasi kenaikan kembali jum­lah kasus.

Di masa new normal, kata Su­harso, sektor usaha atau bisnis di­wajibkan pemerintah untuk mem­bentuk tim kebersihan khu­sus, membuat panduan un­tuk be­kerja dari rumah, melakukan pem­batasan tempat kerja, hingga melakukan pelacakan pegawai terpapar corona (tracking and tracing).

Di tempat pariwisata, mi­sal­nya, pemerintah akan meminta pe­la­ku industri pariwisata serta mas­yarakat atau turis yang ber­kun­jung ke wilayah tersebut men­jalankan protokol kesehatan se­cara ketat.

Bagi pelaku industri, berapa pro­to­kol yang diwajibkan di an­ta­ra­nya menyediakan fasilitas cu­ci tangan, hand sanitizer, dan disin­fektan rutin; memastikan la­yanan yang diberikan higienis dan aman; memiliki sanitasi aman dan bersih, serta memastikan pe­tu­gas dalam keadaan sehat de­ngan melakukan pemeriksaan ke­se­hatan berkala atau sertifikasi ke­s­ehatan pekerja. cnn/mb06