loader image

Pembahasan RUU HIN Diminta Transparans

H.Syaifullah Tamliha

BANJARMASIN – Anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, H.Syaifullah Tamliha minta agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Negara (HIN) lebih transparan.

Pasalnya, saat ini sedang hangat dan viral di media sosial tentang RUU Haluan Ideologi Negara (HIN) dan meresahkan masyarakat kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia.

 H.Syaifullah Tamliha mengatakan, memang dalam Konsideran RUU HIN tersebut perlu memasukkan TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Menjebarkar Atau Mengembangkan Paham Atau Adjaran Komunis/Marxisme-Leninisme.        

 “Hal ini penting dimuat dalam RUU tersebut agar tidak meresahkan masyarakat dan demi wibawa DPR RI,” ujar Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR, H.Syaifullah Tamliha di hubungi melalui WA di Banjarmasin, Rabu (27/5).

TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut tidak bisa dibatalkan oleh DPR dan Pemerintah melalui UU, meskipun Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan utk membuat UU, sebab Tap MPRS tersebut hanya bisa dibatalkan jika disetujui oleh 575 orang Anggota DPR dan 136 anggota DPD RI dengan jumlah total 711 orang anggota MPR, sebab keanggotaan MPR terdiri atas Anggota DPR dan anggota DPD RI

Anggota DPR RI ini menambahkan, sejak Reformasi berlangsung setelah berhentinya Bapak HM Soeharto sebagai Presiden kedua RI hingga saat ini, MPR RI tidak pernah membahas dan mengkaji TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut, sehingga siapa pun yang ingin membentuk organisasi komunis, apalagi membikin Partai Komunis beserta ajarannya tetap dilarang di seluruh NKRI

Badan Legislasi DPR RI diharapkan melakukan transparansi dalam membahas RUU HIN tersebut dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan agar marwah DPR terus-menerus mendapatkan kepercayaan rakyat yang diwakilinya.rds