loader image

90 Bank Lakukan Restrukturisasi untuk 4,33 Juta Debitur

JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyebutkan sebanyak 90 bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 4,33 juta debitur. Total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp 391,18 triliun hingga 11 Mei 2020.

Heru mengatakan angka tersebut terdiri dari 3,76 juta debitur UMKM dengan outstanding Rp 190,3 triliun dan non UMKM sebanyak 567.870 debitur dengan outstanding Rp 200,88 triliun. “Jadi kita melihat 90 bank sudah melakukan realisasi restruk­turisasinya, namun ada beberapa bank yang masih memilah-milah,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (19/5).

Sementara itu, Heru menutrkan terdapat 102 bank yang berpotensi mengimplementasikan restrukturisasi kredit kepada 14,63 juta debitur dengan baki debet Rp1.275,3 triliun hingga 11 Mei 2020.

Ia merinci potensi tersebut terdiri dari 12,5 juta debitur UMKM dengan baki debet Rp538,22 triliun dan 2,14 juta debitur non UMKM dengan baki debet Rp737,09 triliun.

Oleh sebab itu, Heru menyebutkan masih terdapat 12 bank dari estimasi 102 bank yang belum mengim­plementasikan restrukturisasi kredit karena masih memilah kondisi debitur.

Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena masing-masing bank dan debitur memiliki kondisi yang berbeda-beda seperti BRI yang bergerak lebih cepat dalam merestrukturisasi kredit diban­ding­kan bank lain.

“Kita melihat kondisi per bank dan debitur yang berbeda sehingga sudah ada bank yang berlari kencang seperti BRI,” ujarnya.

Heru melanjutkan, perbankan memiliki hak dalam melakukan penilaian terhadap debiturnya seperti pemberian restrukturisasi kredit untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki usaha terdampak Covid-19.

Tak hanya itu, perbankan juga memiliki hak penuh dalam menilai debiturnya jika ada yang meminta restrukturisasi kedua karena usahanya belum mampu bangkit setelah men­dapat restrukturisasi pertama.

“Kita teruskan wisdom ke masing-masing perbankan dalam menilai restrukturisasi apakah diberi­kan atau tidak. Kembali lagi pada kebijakan masing-masing bank,” tegasnya.rep/mb06