loader image

Mantan Kades Pulau Sugara Diancam Empat Tahun Penjara

TERDAKWA – Abdul Manan mantan Kades Pulau Sugara yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa menjalani sidang melalui video conference. mb/ris

BANJARMASIN – Abdul Manan mantan Kades Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Batola yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa diancam empat tahun penjara.

Oleh JPU Andri Kur­ni­a­wan SH, dalam berkas tuntutannya yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, dengan majelis hakim yang dipimpin Purjana SH MH, menyatakan kalau terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana pada pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana korupsi.

Yang mana JPU menuntut terdakwa selama dua tahun dan enam bulan penjara, denda Rp50 Juta atau subsidair enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp256 Juta, dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar maka gantinya kurungan selama satu tahun dan tiga bulan.

Jadi total tuntutan JPU, selama empat tahun dan tiga bulan Atas tuntutan JPU itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Murjani SH menyatakan akan melakukan pembelaan.

Terdakwa Abdul Manan dituding selewengkan dana desa, yang mana perbuatan terdakwa yang ditahan sejak 4 Nopember 2019 ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp256.316.223. Kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2019.

Modus yang dilakukan Abdul Manan, menurut JPU Andri Kurniawan, SH dalam berkas yang dilimpahkan ke Panmud Tipikor PN Ban­jarmasin, dalam me­lak­sanakan keuangan di desa Pulau Sugara tersangka tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Tersangka melakukan pe­ngam­bilan atau pencairan uang di rekening kas desa adalah atas perintah dan keiinginan sendiri baik jumlah yang dicairkan maupun waktu pencairan, tanpa adanya permintaan pembayaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Uang yang dicairkan atau diambil dari rekening kas desa selanjutnya dipegang, dikuasai, dan dikelola ter­sangka.

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sendiri oleh tersangka selaku kepala desa tanpa melibatkan TPK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga hasil fisik di desa Pulau Sugara tahun anggaran 2018 terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spe­si­fi­ka­sinya.

Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan bayar atau Silpa yang kemudian dikuasai dan dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi.Selain itu terdapat pengeluaran fiktif perjalanan dinas yang dilakukan oleh tersangka.ris