loader image

Pemerintah Janjikan BLT Segera Datang

JAKARTA – Pemerintah akan memberikan bant­uan langsung tunai (BLT) kepada 29,3 juta ma­sya­rakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk men­jaga daya beli kelompok masyarakat yang diang­gap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sus­iw­i­jo­no, mengatakan, pemerintah sudah memiliki daftar 15,2 juta ma­sya­rakat yang terdata di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT). “Sisanya, 14,1 juta lainnya sedang didata kembali,” kata Susiwijono dalamonferensi pers live strea­ming, di Jakarta.

Pemberian BLT merupakan bagian dari paket stimulus lanjutan yang sedang diformulasikan pemerintah. Kendati demikian, Susiwijono tak menyebutkan besaran anggaran BLT yang disiapkan.

BLT juga akan diberikan kepada pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro kecil, di antaranya pedagang pasar dan pengemudi transportasi daring. Menurut Susiwijono, pemerintah sedang mengumpulkan data dari perusahaan dan asosiasi terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Pekerja informal harian di pusat perbelanjaan juga menjadi bagian dari kelompok yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Pemerintah akan meng­hubungi Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk mengumpulkan data.

Pemerintah juga menyediakan insentif untuk pekerja. Bagi pekerja sektor formal, pemerintah akan menambah dana operasional BP Jamsostek untuk bisa memberikan bantuan sosial. Besarannya setiap pekerja adalah Rp 5 juta dengan perincian Rp 1 juta sebagai bantuan ditambah insentif Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

Di luar pekerja formal, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada pekerja informal dan UMKM melalui kartu prakerja. “Presiden memberikan arahan. Kartu prakerja yang sebenarnya didesain untuk peningkatan kompetensi lewat vokasi digeser menjadi bagian dari jaring pe­nga­man sosial,” kata Susi­wijono.

Ia menambahkan, aspek ekonomi dan kesehatan memiliki urgensi yang sama penting dan besar sehingga harus dilaksanakan secara beriringan. Selain pe­ni­ng­ka­tan daya beli masyarakat ter­dam­pak, pemerintah berupaya me­nekan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membantu arus kas perusahaan.

Sebagai timbal balik, kata dia, pengusaha tidak boleh melakukan PHK. “Kalaupun ada PHK, harus mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji tidak berkurang dari sebelumnya,” kata dia. rep/mb06