loader image

PPTK Pengadaan Alkes Diancam 5 Tahun Penjara

KORUPSI – Andry SH, JPU yang menyidangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Ulin Banjarmasin dengan terdakwa Misrani selaku PPTK. mb/risma

BANJARMASIN – Misrani selaku PPTK Pe­ngadaan Alkes di RSUD Ulin Banjarmasin yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan terbukti bersalah.

Oleh JPU Arif Ronaldi SH MH dan Andry SH, dalam berkas tuntutannya yang dibacakan pada persidangan lanjutan, Kamis (26/3/2020), menyatakan kalau terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah se­ba­gai­ma­na pada pasal 3 jopasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sehingga JPU menuntut terdakwa selama empat tahun dan enam bulan, serta denda sebesar Rp200 Juta atau subsidair enam bulan ku­ru­ngan.

“Untuk terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena selama dipersidangan tidak  terungkap aliran dana itu kepada terdakwa, se­da­ngkan dalam kasus ini masih ada tersangka lainnya,”ucap Andry.

Terpisah, Jesvandy Silaban SH MH, penasehat hukum terdakwa, mengatakan bahwa tuntutan JPU itu berbeda jauh dengan dakwaan.

“Apa yang didalilkan JPU dalam tuntutan semua tidak sesuai dengan pakta yang terungkap selama di­per­si­da­ngan, contoh berdasarkan ahli LKPP yang kami hadirkan dipersidangan menyatakan bahwa pengadaan alat ke­se­ha­tan untuk RSUD Ulin Ban­jarmasin telah sesuai pe­run­dang-undangan yang ber­la­ku,”ucap Jesvandy.

Dan lanjut Silaban, kalau memang ada terjadi tindak pidana korupsi yang ber­tanggungjawab bukanlah terdakwa selaku PPTK.

“Dan yang ber­tang­gungjawab adalah PPK atau direktur RSUD Ulin Ban­jarmasin, dan dalam tuntutan jaksa tidak terlihat jelas perbuatan apa yang dilakukan terdakwa,”jelasnya.

Pada sidang lanjutan, Kamis (26/3/2020) yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, yang dipimpin majelis hakim Purjana SH, tanpa kehadiran terdakwa. Sidang berlangsung dengan video call yang mana terdakwa Misrani berada di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi Banjarmasin yang masih mencekam masalah Covid-19, malah sebagian majelis hakim dalam per­sidangan tersebut menggunakan masker. Proyek pengadaan alat kesehatan ini merupakan proyek tahun 2015 dengan dananya bersumber dari APBD Prov Kalsel.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang terdakwa diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 Miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar.ris