loader image

Berikan Efek Jera Pedagang Miras, Tapin Bakal Adopsi Perda Trantib Tangerang Selatan

H Mahyudin

RANTAU,– Untuk mem­berikan efek jera kepada pedagang minuman keras (Miras), Tapin bakal adopsi Perda Trantib dan Perda Miras kota Tangerang Selatan, hal itu diungkapkan H Mahyudin Kasatpol PP Kab.Tapin, belum lama tadi.

Revisi Perda Trantib dan Perda Miras salah satunya untuk memberikan sanksi administratib yang lebih keras, seperti sanksi tipiring hanya dikenakan ancaman kurungan tiga bulan dengan denda maksimal 50 juta, jika sanksi administratib kita kita revisi diharapkan bisa memberikan sanksi lebih tinggi.

Jika Perda dapat direvisi, bagi pengedar minuman keras bisa kita kenakan sanksi kurungan 6 bulan dan denda 50 juta, ini akan menjadi ancaman yang lebih keras bagi pedagang minuman keras (Miras) di Kab.Tapin, hal itu untuk memberikan efek jera kepada pedagangnya, ungkap H Mahyudin kepada awak media diruang kerjanya.

“Untuk mengatasi maraknya peredaran minuman keras, Perda trantib atau erda Miras kiranya dapat di­te­rapkan,” ucap H Mahyudin.

Untuk program kedepan, Dinas Satpol PP dan Damkar Kab.Tapin juga telah mem­pro­gramkan kegiatan penegakkan Perda Trantib yang akan dilaksanakan secara rutin minimal 1 bulan sekali, tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tapin H Yamani membenarkan pihaknya berencana akan merevisi Perda Trantib dan Perda Miras Kab.Tapin, revisiPerda Miras tentunya untuk memberikan efek jera kepada para pedagang minuman beralkohol.

Untuk itu kita sudah mempelajari tentang Perda tramtib dan Perda Miras kota Tangerang Selatan, yang mana tindak lanjutnya akan kita bicarakan kembali dengan Dinas Satpol PP dan Damkar Kab.Tapin. “Apakah Perda nanti dapat berdiri sendiri dan tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, akan kita pelajari lebih lanjut, kata H Yamani.

Karena kita tidak dapat menindak lebih keras jika Perda berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Pihak kejaksaanpun tidak dapat memberikan sanksi yang keras, ujarnya.

Karena itu Perda Trantib kota tangerang selatan yang akan kita adopsi diharapkan dapat memberikan sanksi lebih keras, dan itu akan kita pelajari agar dapat diterapkan di Kab.Tapin, terang H Yamani kepada awak media.her/mb03