loader image

BPK Temukan Masalah Laporan Keuangan TVRI

JAKARTA  –  Selain kisruh dengan Helmy Yahya, TVRI ternyata masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019, BPK mengerek opini laporan keuangan lembaga penyiaran ini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kenaikan opini itu diberikan salah satunya karena TVRI melakukan koordinasi dan rekonsiliasi secara rutin dengan stasiun transmisi atas kerja sama pemanfaatan lahan dan menara.

Kendati demikian, BPK menemukan permasalahan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan TVRI. Pertama, piutang atas kerja sama jasa sewa lahan dan menara yang telah dilunasi sebesar Rp509,21 juta masih dicatat sebagai piutang.

Kedua, barang usang masih disajikan dalam saldo persediaan sebesar Rp2,65 miliar, belanja barang persediaan belum tercatat pada aplikasi persediaan sebesar Rp488,55 juta, dan belanja solar untuk genset dicatat sebagai persediaan.

Ketiga, invoice yang diterbitkan tahun 2018 sebesar Rp631,40 juta belum dilaporkan dalam laporan penerimaan tahunan.

Keempat, aset tetap berupa peralatan mesin sebesar Rp529,24 miliar tidak didukung dengan perincian nilai per item barang.

Terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI), BPK menemukan 17 permasalahan di tubuh lembaga penyiaran ini. Misalnya, terkait ketidaklengkapan SOP, TVRI belum memiliki panduan bagi kantor pusat dan kantor stasiun daerah untuk melakukan rekonsiliasi data kerja sama pemanfaatan lahan dan menara.

TVRI juga belum membuat petunjuk pelaksanaan atas penyelesaian panjar (uang muka) kerja dan prosedur pengelolaan BMN.

BPK juga menyorot soal penatausahaan pendapatan jasa nonsiaran dari pemanfaatan menara TVRI tidak tertib. Hal itu tercermin dari masa sewa menara mendahului pembuatan perjanjian kerja sama, invoice penagihan terlambat diterbitkan, serta PNBP yang diterima tidak segera disetorkan ke kas negara.

BPK juga menyebut TVRI melanggar ketentuan perundang – undangan terkait pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat.

Dalam hal ini, pengadaan peralatan dan mesin LPP TVRI Stasiun Jawa Barat senilai Rp49,11 juta tidak didukung dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan survei pasar yang memadai.

Tak hanya itu, terdapat PNBP 2017 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp21,18 juta, serta bukti pertanggungjawaban panjar kerja pada LPP TVRI kantor pusat yang belum direview oleh SPI dan terlambat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut menyebabkan pemanfaatan lahan dan menara oleh mitra antara lain LPP TVRI Kantor Pusat dan Daerah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. BPK juga menemukan TVRI belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara optimal. mdk/mb06