Jalankan Sistem TPP Kinerja Pegawai Diharapkan Meningkat

PERBUB TPP – Sosialisasikan aplikasi E – Kinerja bersamaan dengan rapat koordinasi penerapan Perbub TPP 2020, Di Gedung Taman Budaya Paringin,.(ist)

PARINGIN, MB  –  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan, sosialisasikan aplikasi E – Kinerja bersamaan dengan rapat koordinasi penerapan Perbub TPP 2020, Di Gedung Taman Budaya Paringin, Kamis lalu.

Kasubid Informasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Balangan, Wendi mengatakan untuk regulasi dari Permenpan dan BKN bahwa mulai Januari 2020 seluruh Daerah wajib menggunakan penilaian kinerja dalam pembayaran TPP yang akan direalisasikan.

“Ada 2 hal yang dinilai, yang pertama absensi menggunakan aplikasi absensi yang dikelola oleh Kominfo,yang kedua kinerja menggunakan aplikasi E-Kinerja yang dikelola oleh BKPPD, dan aplikasi ketiga yang digunakan yaitu aplikasi Silka yang akan menggabungkan 2 aplikasi itu,” jelasnya.

Wendi kembali menambahkan, bahwa untuk aplikasi Silka ini memiliki fungsi dalam hal mengakumulasi data para ASN yang akan direkap setiap akhir bulan. “Rekapan hasil yang bisa dibawa pulang oleh setiap PNS, maka rekapan itulah yang akan diserahkan ke bendahara masing – masing, untuk ditanda tangani, divalidasi, dan di SPJ kan ke Badan Keuangan Daerah,” tukasnya.

Wendi mengharapkan, dengan terlaksananya aplikasi yang dikelola oleh Kominfo dan BKPPD ini, agar nantinya seluruh ASN mampu mendukung penuh dalam pengoperasian sistem kinerja yang akan direalisasikan.

Sebelumnya, Bupati Balangan H Ansharuddin mengatakan, penerapan TPP atau Tunjangan Kinerja (Tukin) ini bagi para Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk merangsang kinerja pegawai agar lebih disiplin dan rajin dalam bekerja.

“Standar untuk sistem tukin yakni dinilai berdasarkan kehadiran sebesar 40 % dan kinerja para pegawai sebesar 60 %. Dan mulai Januari ini efektif sudah kita terapkan tunjangan kinerja tersebut,” ujar Ansharuddin.

Dengan system TPP ini menurut Ansharuddin, setiap pegawai di lingkungan pemkab Balangan akan mendapatkan penghasilan yang berbeda sesuai dengan golongan dan jabatannya, karena ada sistem penilaian dilakukan setiap pegawai.

“Nilai yang dilakukan yakni kehadiran 40 % dan 60 % kinerja, ini nanti dikalkulasikan setiap akhir bulan, setelah itu dihitung jumlahnya, bisa jadi setiap pegawai bisa mendapatkan penghasilan berbeda, mungkin ada Rp 3 juta sebulan ada juga Rp 10 juta lebih per bulan dan lain – lain sesuai golongan dan jabatannya serta kinerjanya,” terang dia.

Perbedaan penghasilan dengan system TPP ini sendiri, lanjut dia, lantaran dibayarkan sesuai kinerja dan kehadiran. Kalau pegawainya hanya duduk dan nongkrong, sudah pasti mendapatkan penghasilan yang rendah diluar gaji pokok.

Terlepas dari itu, menurut orang nomor satu di Bumi Sanggam ini, TPP ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi, dimana inti reformasi birokrasi ini adalah perubahan pada mental aparatur.

Bupati menjelaskan, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah teratur, tetapi juga harus ditunjukkan kepada seluruh sistem. Termasuk tata kerja kelembagaan dan keberhasilan perubahan dari kebijakan, terutama terkait dengan pemberian tunjangan kinerja pegawai atau TPP.

“TPP berbasis kinerja ini diharapkan bermanfaat bagi para pegawai. Diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan sosial bagi sesama aparatur pemerintahan. Pasalnya, TPP dihitung bardasarkan kinerja yang dilaksanakan oleh masing – masing pegawai itu sendir,”pungkasnya. (SA/mb03)