loader image

Hakim Perintahkan Lakukan Mediasi

ADVOKAD – belasan advokad senior yang melakukan gugatan terhadap DPN P3HI, diantaranya Sabri Noor Hermansyah, Abdullah, Robert Hendra Sulu, Frans, Taupik Hidayat. mb/dok

BANJARMASIN  – Sidang gugatan puluhan advokat yang tergabung dalam Tim Penyelamat Profesi Advokat dan Kode Etik terhadap keberadaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Pengacara Penasihat Hukum Indonesia (P3HI) Kalimantan Selatan, kembali digelar di Pe­ngadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (14/1).

Proes sidang merupakan yang ketiga kali dimana pihak tergugat, yakni P3HI Kalsel dua kali tidak menghadiri persidangan di Pe­ngadilan Negeri Banjarmasin.

Pada sidang lanjutan Selasa (14/1) kemarin, Aspihani Ideris selaku Ketua Umum P3HI Kalsel selaku tergugat dikuasakan kepada penasihat      hukumnya, yakni Hidarno SH, Gerardus Wido Rengo SH, dan M Hafidz Halim SH, dari kantor hukum dan pengacara Hidarno SH dan Rekan

Oleh majelis hakim yang dipimpin Mochammad Yulli Hadi SH MH, memerintahkan untuk melakukan media yang mana hakim medaitornya Afandi W SH.

Tergugat Aspihani Ideris mengajukan perlawanan atas gugatan  Abdulah SH bersama advokat senior lainya, seperti H Sabri Noor Herman, Yohanes Lie, Taufik Hidayah, Hamdan Taufik, Geman Yusuf, Rusmadi, Wanto A Salan, Robert Hendra Sulu, Yanuaris Frans, M Taufik, Doni, Noor Dachliynie Adul, Kusman Hadi, H Edy Sucipto, H Abdul Rasyid, dan Bujino A Salan.

Sebelumnya diberitakan sidang gugatan yang diajukan belasan advokad senior terhadap DPN P3HI mulai berjalan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pada sidang yang dimuka belum masuk pokok perkara, karena majelis hakim yang dipimpin Sutarjo SH, meminta agar kedua belah pihak, yakni antara penggugat dan tergugat bisa hadir, sebab pada sidang perdana pihak tergugat tidak hadir.

Sedangkan dari belasan advokat yang melayangkan gugatan terhadap DPN P3HI, hanya sebagian saja yang hadir. Sabri Noor Herman SH MH, salah satu penggugat mengatakan, gugatan perdata ini mereka layangkan menyusul adanya pengangkatan terhadap beberapa advokat oleh DPN P3HI, yang diduga tidak sesuai aturan.

”Kami bersama rekan advokat lainnya, atau secara sendiri-sendiri akan melakukan gugatan terhadap Ketua DPN P3HI. Adapun tujuan dari gugatan, terkait adanya pengangkatan terhadap beberapa advokat,”kata Sabri Noor Herman, didampingi sejumlah advokat lainnya seperti H. Abdullah SH, Taufik Hidayah SH MH, Yohanes Lie SH MM, Hamdan T SH, Rusmadi SH, Robert Hendra Sulu SH MH, dan Yanuaris Frans SH MH, H. Abdul Hakim SH MH serta Kusman Hadi SH.

Diungkapkan Sabri Noor Herman, bahwa sudah jelas Undang Undang Advokat membatasi pengangkatan advokat. Dan organisasi yang berwenang m­e­lakukan pengangkatan adalah Peradi, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terakhir.

“Memang hak setiap orang mengadakan perkumpulan atau serikat. Tetapi, mereka tidak mempunyai kewenagan untuk mengadakan pendidikan advokat atau juga melakukan pe­nga­ngkatan.Jika hal ini dilakukan, tentunya akan merugikan karena tidak bisa disumpah,” jelas Sabri Noor Herman.

Sekedar diketahui belasan advokad senior dari empat or­ganisasi pengacara yang ada di Banjarmasin melayangkan gugatan terhadap Organisasi DPN P3HI yang telah disumpah Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (2/12) kemarin diantar oleh Abdullah, Robert Hendra Sulu,  Yohanes Lee dan Taupik Hidayat.

Menurut Abdullah, gugatan terhadap DPN P3HI yang mereka lakukan karena penyumpahan atau pengambilan sebagai advokad yang dilakukan Kepala Pengadilan Tinggi cacat hukum.

“Karena yang dilakukan pihak P3HI, tidak sesuai prosedur atau tidak mencukupi syarat untuk menjadi seorang advokad,”ucap Abdullah. Lanjut Abdullah, untuk menjadi seorang advokad itu tidak mudah, bukan hanya sekedar memiliki ijazah SH saja.          

“Karena ada persyaratan lainnya sesuai dengan pasal 18 tentang profesi advokad, yang mana harus ada kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian harus mengikuti tes dan pendidikan PKPA, serta magang,”papar Abdullah.

Menurut Abdullah, semua persyaratan itu tidak dilakukan oleh pihak DPN P3HI, bahkan me­nurutnya di media sosial rencananya anggota DPN P3HI ada dari anggota Dewan yang akan dilantik.

“Tidak semudah itu untuk menjadi seorang advokad dan kami meminta dalam gugatan yang kami ajukan , agar pihak Pengadilan membatalkan acara pelantikan atau penyumpahan dan menarik kembali berita acara penyumpahan anggota P3HI,”ungkap Abdullah.ris/mb05