Melawan Korupsi Dengan GLS

Oleh:
Nor Hasanah, S.Ag, M.I.Kom
(Pustakawati UIN Antasari Banjarmasin)

Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 9 Desember, dunia internasional memperingati  Hari Anti Korupsi Internasional yang tahun 2019 memasuki peringatan ke-16. Lahirnya peringatan hari anti korupsi ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap maraknya korupsi, serta melawan korupsi dengan melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan skor Corruption Perception Index (CPI) 2018 mengalami kenaikan. Berdasarkan skor CPI, Indonesia berada di peringkat 89 dengan angka 38. Sebelumnya, berdasarkan hasil CPI 2017, skor Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37. Skor Indonesia sendiri sama dengan Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland.

Di lingkaran Asean, Indonesia masih di bawah Malaysia yang mengantongi skor 47. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan skor 85, sementara kedua adalah Brunei Darussalam (skor 63) kemudian Malaysia. Di bawah Indonesia ada Filipina (skor 34). Sementara itu, 3 negara terbawah di Asean adalah Kamboja (skor 20), Myanmar dan Laos (skor 29).

Sementara itu, di dunia internasional, Skor Indonesia masih di bawah angka rata-rata CPI internasional. Saat ini, angka CPI rerata ada di angka 43. Angka CPI di berbagai dunia mengalami stagnan karena setidaknya 60 persen negara dari 180 negara di dunia tidak mengalami perubahan skor CPI. Di dunia internasional, tiga terbesar adalah Denmark (skor 88), New Zaeland (skor 87) dan 4 negara di peringkat 3 yakni Singapura, Finlandia, Swedia, dan Switzerland (skor 85).

Melihat data di atas, maka upaya penanganan korupsi saat ini perlu lebih masif dan agresif, sehingga perlu peran 3 lingkungan yang sangat membantu mencegah penyebaran bahaya korupsi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang besar dalam memberikan informasi yang benar dalam menangkal isu korupsi yang dinilai membahayakan bagi ummat sehingga perlu melakukan sebuah gerakan dalam melawan isu-isu terkait korupsi. Salah satu upaya menumbuhkan budi pekerti siswa agar terhindar dari mental korupsi, pemerintah melalui kemendikbud telah meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah (GLS) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.

Yang menarik dari GLS ini adalah kewajiban untuk membaca  buku  15 menit sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini tentunya sangat bagus dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca bisa disesuaikan keperluan siswa yang berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Termasuk juga informasi yang terkait dengan pendidikan anti korupsi menjadi materi utama dalam menangkal bahaya korupsi. Disamping itu guru pustakawan melalui GLS ini bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai agen informasi yang membantu siswa dalam memberikan informasi yang benar terikat dengan korupsi.

Peran Pustakawan

Adanya GLS tentunya harus di dukung oleh keberadaan perpustakaan dengan melibatkan para guru dan pustakawan sebagai pengelolanya. Sebagai salah satu layanan publik yang dapat berperan memfasilitasi layanan informasi termasuk masalah korupsi. untuk masyarakat pembacanya, perpustakaan mempunyai peran strategis untuk berkontribusi dalam menangkal isu-isu terkait dengan korupsi.

Pustakawan sebagai orang yang bekerja di perpustakaan sangat dituntut untuk menyajikan informasi yang aktual. Tugas seorang pustakawan adalah sebagai pembawa atau penyampai berita atau informasi serta pengetahuan.  Dalam pengembangan tugas ini pustakawan sangat berperan untuk memandu masyarakat sekolah untuk mendapatkan informasi yang benar terkait pendidikan anti korupsi yang saat ini ramai dibicarakan.

Era informasi dengan kemajuan teknologi yang saat ini ditandai dengan ledakan informasi (information explosion) yang begitu cepat baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik memerlukan  orang yang bisa menjadi penyelamat. Penyelamat, dalam pengertian penulis, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dan keahlian profesional yang tidak diragukan kualitasnya terhadap tiga ranah pada dirinya yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotorik dalam kaitannya dengan kinerja pengelolaan informasi dalam era ledakan informasi.

Kepemilikan kualifikasi di atas itulah yang bisa diharapkan mampu menjembatani antara umat (masyarakat informasi atau pemustaka) dengan informasi dan pengetahuan yang tersebur dalam berbagai media, khususnya media elektronik. Orang-orang yang digambarkan di atas adalah pengelola dan atau pekerja informasi yang tiada lain adalah “pustakawan” yang memang dari awal kehadirannya berfungsi untuk mengelola informasi yang meliputi pencarian atau penerimaan informasi lalu diolahs edemikian rupa untuk memperjelas, di samping klasifikasi informasi dan subjek keilmuan, juga kaitan dengan keabsahan informasinya sehingga informasi dan pengetahuan yang dilayankan tidak diragukan lagi kebenarannya.

Kehadiran pustakawan di era ledakan informasi ini menjadi sangat krusial karena  tanpa dengan kontribusi dari mereka, pemurnian informasi dan pengetahuan yang tersebar bebas di berbagai media, akan berpotensi untuk melahirkan kekaburan dan kebingungan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid dan handal.

Di samping itu, secara spesifik bagi mereka yang buta informasi (information unliterate) tentu saja tidak bisa membedakan antara informasi yang haq dan bathil, sehingga dengan keterbukaan informasi seperti saat ini akan membawanya kepada pemilihan dan pengambilan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Situasi seperti ini, secara khusus akan sangat berpotensi terhadap lahirnya penipuan, skspoitasi dan berbagai macam tindakan yang merugikan pada diri individu dan kelompok, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan, terutama di masyakarat berkembang.

Berkaitan dengan situasi ini, keharusan hadirnya pustakawan di tengah-tengah masyarakat menjadi tak terbantahkan. Pustakawan dalam situasi seperti ini harus memahami fungsi eksistensinya sebagai penerang dan pembeda antara informasi yang haq dan bathil.