Dugaan Korupsi Alkes RSUD Ulin Segera Disidangkan

PANITERA – Panitera muda (Panmud) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Syafruddin SH. mb/ist

BANJARMASIN – Dua berkas perkara dugaan korupsi masuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjaramasin dan segera disidangkan.

Adapun perkara itu yakni dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Ulin Ban­jarmasin dan dugaan korupsi Dana Desa Lok Batu Ka­bupaten Balangan.

Menurut Panitera Muda (Panmud) Pangadilan Tipikor Syarifuddin SH, untuk kedua berkas perkara yang masuk pengadilan sudah beberapa hari diterima, dan majelis hakim yang menyidangkan sudah ditentukan begitu pula dengan jadwal sidangnya.

“Berkasnya sudah kita terima dan majelis hakim yang me­nyi­da­ngkan perkaranya juga sudah ditetapkan untuk agenda sidang perdana,” ujar Sya­rifuddin.

Lanjutnya adapun majelis hakim yang akan me­nyi­dangkan perkara dengan No Perkara  24/pid.sus-Tpk/2019/P.bjm di­tun­juk ketua majelis Purjana SH dengan anggota Dana Hanura SH dan Fauzi SH, untuk kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin.

Untuk dugaan korupsi pe­ngadaan alkes di RSUD Ulin Banjarmasin tersangkanya adalah Mis selaku PPTK. Sedangkan kasus yang me­nanganinya pihak Polresta Banjarmasin,  Misransyah yang pada saat kejadian menjabat PPTK diduga telah melakukan penyelewengan jabatan yang berakibat pengadaan alkes dengan nilai pagu yang cukup besar mengalami kerugian negara sebesar Rp3 miliar.

Kerugian tersebut ber­da­sarkan perhitungan BPKP Provinsi Kalsel. Kasus sendiri berawal dari laporan salah satu LSM yang menduga ada ketidakberesan dalam pembelian alkes pada tahun 2015 di RSUD Ulin Banjarmasin. Pengadaan alkes diduga tidak sesuai spesifikasi sehingga ada kerugian negara pada pengadaan tersebut.

Pihak kepolisian khususnya Polresta yang menerima laporan langsung melakukan penye­li­di­kan, dan hasilnya mereka mengirim  Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tersebut  Kjaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, untuk selanjutnya pihak kejaksaan melakukan penelitian.

Sedangkan untuk perkara dugaan korupsi dana desa yang juga akan digelar sidang perdananya yakni No perkara 25/pid.sud-Tpk/2019/Pn.bjm a/n terdakwa Ruspandi.

Ruspandi merupakan mantan Kepala Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Ka­bu­paten Balangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada anggaran dana desa tahun 2016.

“Rencana agenda sidang perdana Ruspandi pada Kamis (12/12) dengan hakim ketua Affandi Widatijanto SH, anggota Dana Hanura SH dan A Gawi SH,” jelas Syrifuddin.

Ruspandi terjerat kasus dana desa dengan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Propinsi Kalsel sebesar Rp 284.500.000 dari nilai yang diterima Rp1.135.091.000.ris