Ansharuddin Sebut Dakwaan JPU Kabur

SIDANG – Ansharudin Bupati Balangan saat di ruang sidang yang ditunggu media, untuk wawancara usa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. mb/risma

BANJARMASIN – Ansyaruddin Bupati Ba­la­ngan yang menjadi terdakwa atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan mem­ban­tah atas keberatan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin (2/12) dengan agenda eksepsi (keberatan) terdakwa An­s­ha­ruddin.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya dari Borneo Law Firm yang dipimpin Maulidin SH, mengatakan bahwa dakwaan JPU itu kabur.

“Karena pada penyerahan tanda tanda pembayaran seperti yang ada dalam dakwaan, berbeda dengan kenyataanya, karena saat itu klien kami tidak berada di Banjarmasin, dan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang biasanya ditujukan pada kejaksaan tidak ada pem­be­ri­ta­huan,”ucap Maulidin.

Menurut Mauldin, dakwaan yang disampaikan JPU kabur dan tidak terperinci, sementara waktu kejadian yang di­can­tumkan terdakwa tengah berada di Paringin, bukannya di Banjarmasin.

Sementara Ansharuddin sendiri usai sidang kepada awak media selain me­ngu­cap­kan terima kasih kepada awak media yang terus mengikuti perkembangan dirinya juga mengharapkan apa yang dituduhkan pada dirinya dapat diinformasikan media kepada masyarakat apa yang salah dan apa yang benar.

Menurut dakwaan JPU Agus Subagya, terdakwa bermula akan membayar hutngnya dengan pihak ketiga dalam hal ini H Supian Suri.

Karena tidak memiliki uang kontan terdakwa kemudian menemui saksi  H Mukhlisin untuk meminta bantuan mencari pinjaman guna melunasi hutangnya kepada H Supian Suri. Akhirnya diadakan pertemuan dengan Dwi dalam satu tempat di Banjarmasin, dan Dwi atau korban dalam perkara ini bersedia me­min­jamkan uangnya Rp1 miliar.

Pada saat itu Dwi men­da­tangi terdakwa untuk menagih janji terdakwa, tetapi karena tidak punya uang kontan seperti yang ditagih, terdakwa hanya punya Rp300 juta.

Oleh korban, menurut dakwaan jumlah tersebut ditolaknya, karena korban tidak mau pembayarannya dicicil. Kemudian terdakwa mem­be­ri­kan cek Bank Kalsel, ternyata ketika diuangkan di Bank Kalsel Cabang Jakarta, dananya nihil, hingga kasus ini sampai ke Pengadilan.ris