loader image

Dewan Jaga Pergerusan Lahan Pertanian

Ketua Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, DPRD Kalsel, H. Burhanuddin dan Anggota DPRD Kalsel, H. Rusli.(edoy)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menjaga pergerusan lahan pertania dengan akan membuat peraturan daerah (perda) yang akan memberikan perlindungan dan pemberdayaan pertani di banua ini.

Upaya itu sudah dilakukan dengan membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tetang perlindungan lahan pertanian yang hingga kini baru digodok oleh anggota DPRD Kalsel.

Ketua Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, DPRD Kalsel, H. Burhanuddin, mengatakan, di Indonesia 70 persen dihidupi oleh pertanian.Bearti 30 persen itu tambang dan migas.

 “Menurut kami bahwa kedaulatan pangan kita ini perlu dijaga, dan bagaimana menjaga kedaulatan tanpa lahan. Kita sangat prihatin data statistik Kalsel 2004 dari lahan persawahan menjadi non persawahan dalam pertahun 187 hektar lebih dan lahan kering 90 ribu hektar lebih peralihannya,”ujar Burhanuddin di Banjarmasin, Rabu (27/11).

Apakah harapan 70 persen untuk petanian tersebut tercapai, selama ini lahan sudah dikuasai investor.”Kita akan membuat perda yang mengatur itu peralihan lahan pertanian khusus lahan persawahan dan non persawahan perlu di jaga,”tandasnya.

Oleh karena itu, raperda sudah dibuat dan pakar sertalainnya akan dapat membuat perda yang baik.Pola pikir lahan mahal pasti akan dijual, apakah masyarakat bisa memanajemen hasil penjualan lahan tersebut.

Anggota DPRD Kalsel, H. Rusli, mengatakan, Kabupaten Banjar saat reses dari Sungai Tabuk, Kertak Hanyar dan Gambut merupakan lumbung padi dimana sepanjang jalan A Yani lahan pertanian tidak produktif lagi ditambah lagi pemukinan 5 sampai 6 tahun tidak ada lagi.

“Justru itu kami reses kemarin menyampaikan Desa Banyu Anyar Kecamatan Kertak Hanyar, apakah mereka siap pindah dengan tawaran harga tanah tinggi atau tidak. Kenapa lahan ini hanya 1 tahun sekali dan ini akan tergerus,”ujar Rusli.

Dan ini pemerintah siapa atau tidak dan permasalahan ini tidak mungkin bisa ditahan.”Tinggal pemerintah ini bagaimana dan kita berharap dan dimana posisi kita,”jelasnya.

Beternak juga tidak bisa seperti peternak itik danlainnya harus dipinggiran, lahan pertanian menjadi pemukiman seperti daerah Sungai Lulut danlainnya.

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus ada urun rembuk, sedangkan DPRD Kalsel hanya mendukung program apa yang disampaikan kepada pemerintah.rds