loader image

Pemkab Kotabaru Gelar Worskhop Program Kota Tanpa Kumuh

Suasana pada saat kegiatan worskshop berlangsung di Hotel Grand Surya Kotabaru

KOTABARU – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru menggelar Workshop program kota tanpa kumuh atau National Slum Upgrading Program (NSUP) bertempat di Hotel Grand Surya Kotabaru, Rabu (23/10).

Workshop tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemansyarakatan dan SDM, H Fathanoor serta Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Selamet Riyadi dan Kepala Bappeda Kotabaru Maulidiansyah serta undangan lainya.

Bupati Kotabaru dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, H Fathan Noor mengatakan, pemukiman kumuh meruapakan masalah yang hampir dihadapi disemua kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kotabaru.

Pemkab Kotabaru, kata Sayed Jafar, tentu tidak tinggal diam dan berbagai upaya dan program terus digulirkan untuk menangani pemukiman kumuh.

“Pemerintah sangat serius mengurangi pemukiman kumuh diwilayah Kabupaten Kotabaru, salah satu wujud keseriusan tersebut adalah dengan menjalankan dan mensukseskan program kota yang tanpa kumuh (KOTAKU) Kabupaten Kotabaru,” katanya.

Pemerintah terus berupaya menjadikan frogram KOTAKU di Kabupaten Kotabaru sebagai program terbaik dan berhasil sehingga program ini dapat betul-betul memberikan solusi atas tiap persoalan Insfraktuktur ditengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan workshop program kotaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar program kotaku bisa berjalan sesuai dengan harapan masayarakat.

Workshop ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap proses penanganan kota tanpa kumuh di perkantoran baik di kalangan pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok peduli dan masyarakat luas sehingga dapat bersinergi dan berkalborasi agar target tersebut dapat tercapai.

“Saya berharap workshop menjadi bekal pengetahuan bagi segenap peserta untuk berinovasi menyatukan dan mengembangkan pemikiran untuk mendukung terwujunya pemukiman perkotaan yang layak huni. produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, pemberikan manfaat untuk percepatan penanganan pemukiman kumuh dengan didasari dukungan komitmen dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah yang yang terkait sehingga dapat tercapainya target 100-0-100 yaitu 100 persen masayarakat mempuyai akses terhadap air bersih 0 persen tanpa pemukiman kumuh dan 100 persen masyarakat mempuyai sanitasi yang layak. bet/ani