Penyelundupan Benih Lobster Digagalkan

Ilustrasi. ©google

JAKARTA – Pemerintah menggagalkan aksi pen­yelundupan jaringan sindikat benih lobster (BL) senilai Rp 66.194.650.000. Nilai tersebut be­ra­sal dari 440.740 ekor BL yang berhasil di­a­m­ankan pada 3-4 Oktober 2019.

Menteri Kelautan dan Pe­ri­kan­an Susi Pudjiastuti me­ng­a­ta­kan, penggagalan penyelundupan BL dilakukan berkat adanya ker­ja sama yang baik dengan pe­ne­gak hukum. Adapun penggalan BL yang dilakukan kali ini di­ini­siasi oleh Tentara Nasional In­do­nesia (TNI) dan Polri.

“BL yang ditangkap dan di­ga­galkan saat ini jumlahnya lebih ban­yak dibanding tahun lalu, ka­re­na kerja samanya yang baik,” ka­ta Susi saat memberikan ke­te­ra­ngan pers, di Kementerian Ke­la­utan dan Perikanan (KKP), Ja­karta, Rabu (9/10).

Berdasarkan catatan KKP, jum­lah BL yang ditangkap tahun ini memang lebih meningkat jika di­bandingkan tahun lalu. Ter­ca­tat, pada 2018 jumlah BL yang di­tangkap sebanyak 2.532.006 ekor sedangkan pada Januari hi­ng­ga 5 Oktober 2019 sebanyak 5.150.488 ekor.

Susi menjabarkan, ban­yak­nya jumlah BL yang ditangkap di­ka­renakan para aparat penegak hu­kum (apgakum) telah meng­e­ta­hui modus penyelundupan yang di­langsungkan oleh sindikat pen­yelundupan BL. Modusnya, kata dia, adalah mendekatkan BL ke ne­g­ara-negara tetangga.

Tak hanya itu, Susi juga me­ng­garisbawahi bahwa pola mafia pen­yelundupan mulai mengalami per­geseran. “Tadinya mafia ini han­ya bermain di pemain kecil-ke­cil, sekarang mereka ber­kon­so­lidasi ke besar. Permainan ma­fia ini memanfaatkan logistik umum mengelola pengepulan,” ung­kapnya.

Dengan adanya pola tersebut, Su­si mencurigai terdapat oknum-ok­num apgakum yang melindungi sin­dikat mafia penyelundupan BL. Untuk itu dia meminta ke­pa­da apgakum untuk terus be­r­ko­mitmen terhadap integritasnya se­ba­gai aparatur keamanan ne­gara.

Apalagi, kata Susi, produk sum­ber daya alam laut me­ru­pa­kan komoditas kedua yang paling la­ris diperdagangkan setelah min­yak dan gas. Di sisi lain dia me­ne­kankan bahwa penegakan hu­kum penangkapan ikan tak sama se­kali menghambat investasi masuk.

Menurutnya saat ini terjadi stig­ma yang keliru terkait iklim in­vestasi laut di kalangan in­ves­tor. “Masa takut kapalnya saya tenggelamkan? Saya hanya te­ng­ge­lamkan yang illegal fishing, yang melanggar ketentuan,” ujarnya.

Lebih lanjut Susi men­ja­bar­kan, berdasarkan kesepakatan ne­gara-negara dunia pada 2020 nan­ti tak akan ada lagi aktivitas il­legal fishing. Yang mana hal ter­sebut membuat para pelaku pen­yelundupan dan mafia kelas be­rat mulai mencari-cari ‘rumah’ ba­ru untuk melakukan tindak ke­ja­hatan pencurian dan pen­ye­lun­dupan ikan.

Modusnya, lanjut Susi, ada­lah dengan masuk ke suatu ne­gara dan melakukan lobi-lobi ter­tentu untuk membeli izin dan mem­beli perusahaan lokal. Hal ini menurutnya jelas tak di­per­bolehkan dan pmerintah menolak te­gas dan berupaya untuk me­ng­an­ti­sipasinya. rep/mb06