Anomali BPJS: Ketika Subsidi Si Miskin Dipakai Si Kaya

JAKARTA – Beroperasi sejak tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan membawa semangat gotong royong agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Namun seiring berjalannya waktu, defisit di tubuh BPJS Kesehatan terus terjadi tiap tahun.

Ketua Departement Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK KMK Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro, mengatakan bahwa defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan lantaran tunggakan yang terjadi di peserta mandiri PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah). Defisit terjadi karena tunggakan para peserta PBPU tersebut berusaha ditutup BPJS Kesehatan dari uang PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tidak terpakai.

Padahal seyogyanya uang sisa dari PBI yang bersumber dari APBN itu dialokasikan untuk kompensasi seperti membayar tenaga kesehatan di daerah terpencil. Pola seperti ini membuat seakan-akan PBI untuk orang miskin dijadikan ‘subsidi’ buat peserta PBPU yang lebih kaya.

Laksono sendiri lebih memilih kata gotong royong yang terbalik dibanding ‘subsidi’ untuk menggambarkan situasi ini. Jumlah peserta PBPU hanya sekitar 14-15 persen dari ke­se­lu­ru­han peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 221 juta orang. Namun 14-15 persen PBPU itu lah yang jadi sumber masalahnya.

“Bukan (si miskin) men­sub­sidi (si kaya), (dana untuk si miskin) terpakai oleh kelompok yang lebih kaya karena single pool,” kata Laksono saat di FK KMK UGM Yogyakarta.

Single pool yang dimaksud Laksono adalah kebijakan satu kantong yang digunakan BPJS. Uang yang masuk ke BPJS, termasuk PBI yang brsumber dari APBN, akan tercampur dengan sumber-sumber pemasukan lain. Di situ lah uang yang di­pe­run­tukkan ke orang miskin justru di­pakai kelompok yang lebih kaya.

“Masuk satu kantong yang dicampur, jadi kalau di PBI yang sisa tadi otomatis dipakai kelompok lain yang minus ya kecampur kan. Kan tidak dipilah-pilah. Sistem single pool itu membikin uang masuk dan tercampur. (Padahal) PBI ada yang sisa Rp 6 triliun, sisa Rp 4 triliun setiap tahun. PBI APBN tidak pernah defisit,” kata dia.

Laksono berpendapat naiknya iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengatasi masalah defisit apabila tidak ada perubahan sistem. Di tahun 2019 ini, BPJS Kesehatan diperkirakan defisit hingga lebih dari Rp 18 triliun. Angka tersebut juga merupakan carryover defisit pada tahun-tahun se­be­lum­nya.­kump/mb06