loader image

Inkindo dan Perkindo Tuntaskan Pengetahuan Hukum

Ketua DPP Inkindo Kalsel, Ir Syamsul Arivin serahkan kenang-kenangan kepada Asisten I Bidang Pemerintah Pemprov Kalsel, Siswansyah.(edoy)

BANJARMASIN – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) dan Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Kalimantan Selatan bertekad tuntaskan pengetahuan terkait pemasalahan hukum dalam dunia usaha.

Pasalnya, masih banyak anggota Inkindo dan Perkindo Kalsel yang tersandung permasalahan hukum terkait pekerjaan konsultan, sehingga harus banyak mendapat masukan dari pihak terkaitlainnya.

Untuk itu, Inkindo dan Perkindo Kalsel melaksanakan dialog hukum tahap 2 dengan tema ” Potensi pelanggaran hukum tahap 2 dalam praktek jasa konsultasi dan pencegahannya” dengan menghadirkan nara sumber Kejati Kalsel, Polda Kalsel, BPK RI Perwakilan Kalsel, Inspektorat Daerah Kalsel dan LKPP.

Ketua DPP Inkindo Kalsel, Ir Syamsul Arivin, mengatakan, kegiatan dialog hukum tahap 2 dimana sebelumnya sudah pernah dilakukan dimana pada saat itu tidak banyak penanya.

“Ditahap 2 ini agar bisa kita tuntaskan masalah hukum ini, sehingga anggota Inkindo dan Perkindo agar terhindar jeratan hukum,”ujar Syamsul Arivin di sela acara  di hotel Best Western di Banjarmasin, Senin (7/10).

Kendala di lapangan dengan proyek besar sangat banyak sekali permasalahan, misalnya kosultan dibayar perhari 8 jam saja, untuk menyelesaikan wkatu yang ditentukan memerlukan waktu yang banyak hampir setiap hari lembur juga, fakta-fakta lain di lapangan banyak yang harus diprediksi selesai cepat bisa terjadi keterlambatan.

Inkindo dan Perkindo Kalsel melaksanakan dialog hukum tahap 2 dengan tema ” Potensi pelanggaran hukum tahap 2 dalam praktek jasa konsultasi dan pencegahannya” dengan menghadirkan nara sumber Kejati Kalsel, Polda Kalsel, BPK RI Perwakilan Kalsel, Inspektorat Daerah Kalsel dan LKPP.(edoy)

Seperti jembatan Bentang panjang di Alalak dan gedung lainnya. Tujuan khususnya agar konsultan tidak dibayangi dengan ketakutan-ketakutan yang terkait masalah hukum dan memang banyak kawan-kawan yang terjerat hukum.

 “Sehingga kami memandang perlu membahas bersama dengan penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Auditor yakni BPK, BPKP, Inspektorat,LKPP terkait regulasi pengadaan banyak terjadi perlu dikomunikasikan antara penyedia yakni Dinas PU ada 7 nara sumber,”jelasnya.

Sanksi bisa pemberhentian dari anggota tentunya dengan mekanisme yang berlaku. Anggota Inkindo Kalsel ada sebanyak 160 orang namun yang aktif hanya125 orang.

 “Jika ingin mengembangkan keprofesionalan kita harus nyaman dan aman itu, terkait pengetahuan kita karena masalah hukum pekerjaan diberhentikan,”tambhanya.

Asisten I Bidang Pemerintah Pemprov Kalsel, Siswansyah, mengatakan, meminimalkan resiko terhadap pengadaan barang dan jasa sehingga mendapatkan informasi yang baik dari pemerintah dan dunia usaha baik dari Inkindo dan Perkindo.

“Tentunya kita sambut baik dengan hal ini, sekarang inikan peraturannya secara internal melakukannya sekarang 2 asosiasi Inkindo dan Perkindo, ini untuk memfasilitasi dalam dunia usaha.

Pemerintah memberi pekerjaan merasakan lebih berkualitas dengan pekerjaan oleh pelaku usaha itu.rds