loader image

Pemda Tala Minta Audit Forensik Fisik Bangunan RS

PELAIHARI -Bupati Tanah Laut (Tala), H Sukamta mengatakan sesuai dengan kontrak, maka bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Boehasin Pelaihari di Kelurahan Sarang Halang berakhir Desember 2018 dan pemeliharaannya sudah selesai Juli 2019 oleh pihak kontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP).

Namun demikian, kata Sukamta, bangunan RSUD Haji Boejasin tersebut belum bisa serah terima, pasalnya kita minta dilakukan Audit Forensik dan kini sudah berjalan dan menunggu hasil Audit Forensik tersebut.

Audit Forensik, lanjut Sukamta, dibutuhkan untuk menghitung kekurangan. “Maksudnya kekurangannya apa atau memang sudah sesuai. Inilah yang dihitung bersama pihak Rumah Sakit,” ujarnya lagi.

Apalagi, kebutuhan rumah sakit itu masih sangat banyak memerlukan dana ratusan miliar rupiah lagi. “Termasuk alat-alat kesehatan dan sebagai penunjang operasional rumah sakit kedepan,” kata Sukamta.

Saat ini, beber Sukamta, masih kita kaji sistem pendanaan rumah sakit ini. Apakah menggunakan APBD atau dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur yang disebut KPBU.

Sebab, lanjutnya, selain Rumah Sakit H Boejasin yang baru dirancang menjadi rumah sakit tipe B masih memerlukan anggaran biaya, pun demikian Rumah Sakit H Boejasin yang lama juga memerlukan biaya untuk tipe C.

“Kita akan membahas bersama DPRD mengenai anggarannya, baik itu menggunakan ABPD atau sistem KPBU,” ujarnya. Seperti diketahui, skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik. KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan.

Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien.

“Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama serta pemerintah diuntungkan sebab tidak mengeluarkan anggaran besar,” demikian Sukamta. can/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *