Penguatan Kapasitas Kelembagaan GT PP – TPPO

mb/sugiannor
JAMAAH HAJI – Bupati Balangan Drs H Ansharuddin saat memberikan sambutan pada kedatangan jama’ah haji Kabupaten Balangan kloter 16 di Halaman Mesjid Al-Akbar Paringin. Pada hari ini (senin) tiba kembali ke tanah air, yang mana gabungan dari 10 Kabupaten atau Kota, yaitu untuk jama’ah haji Kabupaten Balangan kloter 19 sebanyak 11 orang.

PARINGIN – Dinas Pem­ber­da­ya­an Perempuan dan Perl­in­du­ng­an Anak (DPPPA) Kabupaten Ba­langan gelar kegiatan pnguatan ka­pa­sitas kelembagaan Gugus Tu­gas Pencegahan dan Pe­na­ng­an­an Tindak Pidana Perdagangan Ora­ng (GT PP – TPPO), ber­tem­pat di Hotel Aston Tanjung, be­lum lama ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Pe­rempuan dan Perlindungan Anak, Halidi mengungkapkan ra­sa syukur dan berterima kasih ke­pada Kementerian Pem­ber­da­ya­an Perempuan atas dia­da­kan­nya kegiatan sosialisasi untuk Ka­bu­paten Balangan ini, meskipun lo­ka­si pelaksanaannya bertempat di wilayah Kabupaten Tabalong.

Halidi menjelaskan bahwa ter­kait dengan hal yang me­na­ng­ani masalah tindak perdagangan ora­ng ini semata-mata tidak han­ya dari satu dinas saja, melainkan da­ri seluruh lintas sektor lainnya ya­ng juga harus ikut terlibat di­da­lam menangani hal tersebut.

“Karena tim gugus tugas ini tu­rut melibatkan dari pihak-pihak la­in, seperti Kejaksaan, Ke­men­terian Agama, Tokoh Mas­ya­rakat, dan lintas sektor lainnya ya­ng sangat berkepentingan de­ng­an masalah perdagangan ora­ng,” jelasnya. Halidi juga berharap agar ma­sa­lah tindak perdagangan orang ini tidak pernah terjadi di K­a­bu­pa­ten Balangan.

Selain itu MA. Budhi Pra­bo­wo selaku Analis kebijakan De­puti Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Or­ang juga menyampaikan bah­wa masyarakat harus selalu was­pada terhadap orang yang selalu men­janjikan pekerjaan yang tidak se­suai dengan logika, karena dari tin­dakan tersebut sudah ter­in­di­kasi akan terjadinya tindak per­da­gangan orang.

“Ketika ada orang yang men­janjikan pekerjaan dengan gaji 8-10 juta, sementara yang di­janjikan itu adalah orang yang hanya berpendidikan SD atau SMP, dan dari tindakan itulah kita ha­rus waspada karena gaji yang di­berikan tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang di­da­pat­kan,” ungkapnya.

MA. Budhi Prabowo kem­bali menjelaskan bahwa mas­ya­ra­kat harus mampu mengetahui un­sur-unsur yang memenuhi je­nis pekerjaan tersebut, cara pe­rek­rutan orang dalam bekerja, ser­ta maksud didalam tujuan pek­er­ja­an itu, agar terhindar dari tindak pi­dana perdagangan orang.

Turut berhadir dalam ke­gi­at­an ini Halidi Kepala DPPPA Ka­bu­paten Balangan, MA. Budhi Pra­bowo selaku Analis kebijakan De­puti Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Ora­ng, Perwakilan Dinas PPPA Pro­vinsi Kalimantan Selatan, un­sur Forkopimda, dan peserta lain­nya. ril/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *