loader image

Bagian Hukum Minta Menindaklanjuti Surat Pemprov

Komisi II DPRD Kota Banjarmasin dipimpin bambang yanto purnomo dengan pdam,bagian hukum, bagian keuangan dan aset daerah dan bank kalsel.jumat (30/8).

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin melalui komisi II, minta pihak bagian hukum Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk menindaklanjuti, adanya surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang sementara ini, menghentikan penyertaan modal untuk PDAM Bandarmasih tersebut.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Purmono, saat melaksanakan rapat bersama dengan PDAM, Bagian hukum dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuada) Pemko Banjarmasin serta pihak Bank Kalsel, diruangan komisi II DPRD Kota Banjarmasin.

Perubahan status itu, tidak berkaitan dengan penyertaan modal PDAM Bandarmasih, pasalnya daerah lain yang pernah pihaknya kunjungan, mereka dapat memberikan penyertaan modal untuk PDAM, walaupun belum melakukan perubahan status.

“Kalau memang bisa, kami berencana untuk membuat Perda baru. Jadi anggaran penyertaan modal untuk PDAM tahun 2017-2019 itu nantinya dapat diberikan,” ungkap Bambang dihadapan peserta rapat tersebut. Jumat (30/8).

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, memang saat ini penyertaan modal sangat dinantikan oleh PDAM Bandarmasih, baik itu penyertaan modal dari Pemko maupun Pemprov Kalsel, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di kota ini.

Pihaknya berharap, walaupun penyertaan modal dari Pemko yang akan terealisasi nantinya, hanya anggaraan di tahun 2020 sebesar Rp 10,5 miliar, PDAM Bandarmasih harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal, terutama kalau ada keluhan warga harus cepat ditindaklanjuti, jangan dibiarkan berlarut-larut.

“Mereka juga perlu untuk pemeliharaan dan penggantian pipa yang sudah tua. Wajar modal ini sangat diperlukan. Apalagi ini juga termuat dalam Perda,” katanya.

Dirut PDAM Bandarmasih Yudha Akhmady mengungkapkan, sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017, PDAM berhak mendapatkan penyertaan modal. Namun penyertaan ini sempat tertunda, akibat adanya aturan pusat, terkait perubahan status menjadi Perumda.

Padahal deviden PDAM yang sudah disetor ke Pemko Banjarmasin, sudah mencapai puluhan miliar. mulai 2017 sampai 2019 bertotalnya Rp 25 miliar. Karena ada kendala itu, PDAM kemungkinan hanya akan mendapat penyertaan modal di 2020 mendatang.

sehingga dana sebesar Rp 25 miliar tersebut, kemungkinan tidak dapat terealisasi, sebelum adanya perubahan status, belum lagi penyertaan modal dari Pemprov Kalsel, turut mandek akibat adanya regulasi baru tersebut.

“Sementara ini pihak provinsi tidak mau memberikan penyertaan modal, sebelum perubahan status menjadi Perumda. Kami harap ini yang harus diperjelas biro hukum Pemko nanti ke provinsi,” ungkapnya. edo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *