loader image

Pemkab Tanbu Sosialisasikan Masyarakat Hukum Adat

Wakil Bupati Tanbu, H Ready Kambo saat menghadiri sosialisasi tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Tanbu

BATULICIN – Pemerintah kabu­paten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mensosialisasikan tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA), di aula Rapat Bersujud 1, hal itu dilakukan tentu berpedoman pada UUD 1945 pasal 18 ayat (2).

Disebutkan secara eksplisit bahwa negara mengakui dan meng­hargai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

Menurut Muhammad Mugni Budi, narasumber dari Balai Perhu­tanan Sosial dan Kemitraan Ling­kungan Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, yang karena adanya ikatan pada asal usul leluhur.

Kemudian, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

“Tujuan dilakukannya penetapan Masyarakat Hukum Adat untuk menjamin ruang hidup masyarakat hukum adat, melestarikan ekosistem hutan dan lingkungan, memberikan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta salah satu cara penyelesaian konflik dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan,” lanjutnya.

Menurut Mugni, ada beberapa pihak terkait yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat seperti Kementerian Dalam Negeri yang membuat pe­doman pengakuan masyarakat hukum adat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan Hutan Adat, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perlindungan wilayah adat laut dan pesisir, Kementerian Sosial untuk pemberdayaan komu­nitas adat terpencil serta BPN untuk penertiban sertifikat hak komunal. rel/mz/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *