loader image

DPRD Kalsel Sahkan Tiga Raperda Menjadi Perda

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Muhaimin, Asbulah dan H Hamsyuri beserta Wakil Gubernur Kalsel, H. Rudy Resnawan tandatangani pengesahan 3 raperda menjadi perda.(edoy)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi sahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tiga Perda yang disahkan yaitu Perda Tentang Kepemudaan, Perda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Provinsi Kalsel serta Perubahan APBD TA 2019.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan dokumen pengesahan oleh Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Muhaimin, Asbulah dan H Hamsyuri.

Rapat Paripurna ke 19  Masa Sidang Kedua Tahun 2019 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin dan dihadiri 30 Anggota DPRD Provinsi Kalsel termasuk Unsur Pimpinan.

Sebelum pengesahan ditandatangani, Perwakilan masing-masing Panitia Khusus (Pansus) Raperda dan Badan Anggaran membacakan laporan penyusunan dan pembahasan tiap Raperda yang disahkan.

Laporan terkait Raperda Kepemudaan disampaikan oleh Ketua Pansus, Yazidie Fauzi, mengatakan pembentukan Perda Tentang Kepemudaan diantaranya untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepemudaan yang terpadu dan komperhensif.

 “ Melalui Perda tersebut, maka diharapkan dapat dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang agamis, cerdas, terampil berdaya saing dan berbasis kearifan lokal sebagaimana visi misi pembangunan di Kalsel,” ujar Yazidie di Banjarmasin, Senin (19/8).

Laporan terkait Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub Provinsi Kalsel disampaikan oleh Ketua Pansus, Ilham Noor.

Disampaikan Ilham, dalam Perda tersebut diatur pencadangan dana sebesar Rp 150 miliar untuk mendanai pelaksanaan Pilgub dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020.

Namun untuk hal-hal yang menyangkut pengaturan teknis dan penganggaran termasuk tata cara pelaksanaan akan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

Sedangkan Laporan terkait Perda Tentang Perubahan APBD TA 2019 disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran, Karlie Hanafi Kalianda mengatakn, Perda tersebut diperlukan untuk dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang sudah tidak relevan saat ditetapkan pada APBD Murni TA 2019 supaya dapat memaksimalkan kondisi fiskal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel.

Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan juga sempat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Provinsi Kalsel mewakili Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi para Pansus dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel yang telah menyelesaikan pembahasan ketiga Raperda tersebut hingga dapat disahkan menjadi Perda.

“Kami sangat bersyukur bahwa pada akhirnya antara pihak Eksekutif dan Legislatif setelah melalui proses pembahasan dan konsultasi ke Kementrian terkait dapat menemukan kesepahaman mengenai hal-hal uang perlu diatur dalam ketiga Raperda tersebut,” ujar H Rudy Resnawan. rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *