Puluhan Pelayanan Publik di Kalsel Terbengkalai

BANJARMASIN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Selatan secara insiatif melakukan kajian cepat terhadap keluhan yang selama ini disampaikan kepada instansinya terkait pelayanan publik.

“Dari desiminasi kajian cepat tersebut, ternyata menemukan puluhan bangunan fasilitas pelayanan publik pada 10 kabupaten dan kota se-Kalsel terbengkalai,” kata Kepala Perwakilan Ombodsman Kalsel, Noorhalid Majid, di Banjarmasin, kemarin.

Menurut Majid, sedikitnya 30 buah bangunan fasilitas pelayanan publik di Kalsel, kecuali di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Barito Kuala (Batola) itu menggunakan uang negara dan uang pemerintah daerah.

“Akibat terbengkainya bangunan fasilitas pelayanan publik tersebut, menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah uang negara dan daerah yang telah dibangunkan tempat pelayanan publik tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bangunan fasilitas pelayanan publik tersebut antara lain terbanyak adalah pasar sebanyak 14 buah, terminal tiga buah, gedung perkantoran pemerintah tiga buah dan rumah sakit dua buah.

Atas temuan terbengkalainya bangunan pelayanan publik tersebut, kata Majid, pihaknya akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti instansi terkait di daerah masing-masing.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi temuan bangunan fasilitas publik di Kalsel yang terbengkalai, karena hal itu jelas akan merugikan masyarakat,” katanya.

Dia mengungkapkan, dari 30 aset atau bangunan layanan publik yang terbengkalai dari hasil kajian cepat Ombodsman Kalsel tersebut terbanyak berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Sedangkan di Kota Banjarmasin antara lain Banjarmasin Trade Center (BTC) di kawasan Terminal Km 6 Banjarmasin dan rencana pembangunan rumah dinas walikota Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan aset atau bangunan fasilitas publik itu terbengkalai antara lain letak bangunan tidak strategis sehingga mendapat penolakan masyarakat.

Tanah dan bangunan berbeda kepemilikan, pembangunan tidak sesuai standar peruntukkan awal, pembangunan bermasalah hukum, dalam pengadaan aset atau bangunan SKPD teknis tidak melibatkan SDM yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan tidak melihatkan masyarakat secara langsung seperti pembangunan sejumlah pasar, penggantian kepala daerah dan prioritas pembangunan berbeda dan pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *