Peningkatan SDM Aparatur Desa Kunci Pembangunan Desa

mb/sugiannor
PERSIAPAN – Persiapan menuju sekolah adiwiyata terbilang berbeda dilakukan oleh SDN Batu Piring. Dalam rangka persiapan pengembangan sekolah adiwiyata, siswa SDN Batu Piring melaksanakan kunjungan belajar dan rekreasi ke Kebun Raya Balangan.

PARINGIN – Guna meningkatkan kua­litas pengelolaan dan tertib keuangan agar ter­hindar dari masalah administrasi pe­ng­elolaan dana desa. Dinas Pem­ber­dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Balangan melaksanakan pelatihan pengelolaan ke­u­angan bagi Apatarur Pemerintahan Desa.

Menurut Wakil Bupati Balangan H Syai­fullah, otonomi desa bersifat luas na­mun harus dapat dipertanggungjawabkan se­suai peraturan undang-undang yang ber­laku.

Untuk itu, kata Wabup, aparatur desa ha­rus memahami masalah di desanya de­ngan cermat serta mampu mengelola k­e­u­angan desa dengan baik. Sebab salah sa­tu keberhasilan pembangunan desa ada­lah pelaporan keuangan yang baik.

Pemkab Balangan sendiri lanjut dia, da­lam mendukung tercapainya otonomi des­a ini, segara meluncurkan program Ge­ma Desa Sehati. Program ini me­ru­pakan gerakan bersama membangun desa de­ngan melibatkan kecamatan dan dinas terkait.

“Dalam pelaksanaannya dilapangan akan dibentuk beberapa kelompok kerja se­misalnya satu SKPD membina tiga desa dan seterusnya,” bebernya.

Ditambahkan kepala DPMPD Ba­la­ng­an Urai Nur Iskandar mengatakan, pe­la­tihan bagi aparat desa ini bertujuan un­tuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, menambah wa­wasan dan ilmu pengetahuan bagi ka­des dan aparatnya selaku pelayan dan abdi masyarakat.

Sehingga nanti, kata Urai, dapat me­lak­sanakan tupoksinya sesuai aturan yang ber­laku. “Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemberian hak desa untuk menyelenggarakan oto­nomi desa agar tumbuh dan berkembang be­rdasarkan keanekaragaman, partisipasi, de­mokratisasi dan pemberdayaan mas­yarakat. Sebagai pelaksana penatausahaan ke­uangan desa pemerintahan desa di­ba­wah Kepala desa harus mempertangung ja­wabkan penggunaan uang dan men­yam­paikan laporan pertangung jawab pe­ng­e­lua­ran,” pungkasnya. SA/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *