loader image

Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sri Juli Asdiyanti Samuda

Perlambatan ekonomi dunia masih menjadi perhatian. Ekonom Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi global semakin meluas dan terus berdampak terhadap banyak negara. Sejak Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari semula 2,9 persen menjadi 2,6 persen, beberapa negara mulai men­yi­ap­kan rangkaian kebijakan untuk mencegah dampak perlambatan tersebut ber­pe­ng­aruh terhadap kinerja perekonomian di negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Perlambatan ekonomi global di­kha­wa­tir­kan akan berimbas pada lesunya permintaan ekspor dan investasi Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Asian Development Bank (ADB) dalam publikasinya Asian Development Outlook 2019 merilis proyeksi per­tum­buhan ekonomi 2020 negara-negara di Asia. Menurut ADB, ekonomi Indo­ne­sia 2020 akan tumbuh sebesar 5,3 persen. Di Asia Tenggara, pada 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi dipro­yek­sikan akan ditempati oleh Kamboja dan Myanmar dengan proyeksi per­tum­buhan ekonomi sebesar 6,8 persen, disusul oleh Vietnam sebesar 6,7 persen. Proyeksi ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang berkisar 5,2 sampai 5,5 persen.

Posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup meng­gem­bi­ra­kan. Meskipun menjadi kabar baik, fakta tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah. Optimisme mencapai target pertumbuhan ekonomi perlu didukung langkah-langkah strategis. Penting bagi pemerintah untuk me­ng­u­kur potensi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa instrumen penting turut men­jadi perhatian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pertama, konsumsi rumah tangga. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut pengeluaran masih ditunjang oleh peng­e­lu­ar­an konsumsi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Triwulan I-2019, PDB Indonesia sekitar 56,82 persen ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan per­tum­buhan sebesar empat sampai lima persen setiap triwulannya dalam tiga tahun terakhir. Dengan kata lain, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga perlu terus didorong.

Pemerintah melalui bantuan sosial dan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji-13 bagi aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan berusaha meningkatkan belanja masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bantuan sosial diberikan agar konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah bisa didongkrak. Sementara pemberian THR dan gaji-13 untuk meningkatkan konsumsi berpenghasilan menengah pada periode Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga inflasi pada level terkendali untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Saat terjadi kenaikan harga, umumnya mas­ya­ra­kat akan menekan pengeluarannya dan berdampak pada penurunan permintaan. Pemerintah menargetkan inflasi 2020 berada pada kisaran dua hingga empat persen. Sampai Mei 2019, inflasi tahun kalender Indonesia tercatat sebesar 2,05 persen, sementara inflasi tahun ke tahun sebesar 3,28 persen. Jika angka inflasi ini dapat bisa dikendalikan sampai akhir tahun, maka pengeluaran konsumsi tidak akan mengalami stagnasi.

Kedua, investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perang dagang Amerika Serikat dan China seharusnya membuka peluang investasi untuk masuk ke Indonesia. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China memaksa beberapa pelaku bisnis di China untuk memindahkan basis bisnisnya atau relokasi usaha ke negara lain. Beberapa negara di Asia Tenggara menjadi destinasi pilihan, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan data BPS pada Triwulan I-2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 32,17 persen terhadap PDB Indonesia. Namun faktanya, investasi di Indonesia belum menunjukkan kabar bahagia. Pada Triwulan I-2019, pertumbuhan investasi justru turun sebesar 5,74 persen diban­di­ng­kan triwulan sebelumnya. Sementara, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah mematok pertumbuhan investasi harus berada pada kisaran 7 hingga 7,4 persen dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 5.823,2 triliun.

Pencapaian kebutuhan investasi yang tinggi sangat membutuhkan peran swasta dan PMA. Pengeluaran konsumsi masyarakat kelas atas dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi akan tetapi perilaku masyarakat kelas ini cenderung menahan konsumsi untuk investasi perlu juga menjadi perhatian. Solusi terbaik yaitu memastikan investasi dari masyarakat kelas atas tidak lari keluar Indonesia. Rangkaian kebijakan yang berhubungan dengan investasi menjadi sangat krusial, baik itu terkait perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi untuk menarik perhatian investor.

Berkaca pada negara kompetitor seperti Vietnam, Myanmar, dan Thailand, Indonesia harus menawarkan kelebihannya agar dilirik para investor. Tiga negara tersebut merupakan negara-negara ASEAN yang seringkali menjadi pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Vietnam secara logistik memang masih kalah dengan Indonesia, tetapi kemudahan perizinan serta posisi dalam value chain yang lebih tinggi membuat Vietnam mampu mendorong minat investor masuk ke negaranya. Sementara itu, Thailand memiliki kelebihan dengan infrastruktur dan logistik yang lebih kuat.

Daya tarik investasi di Indonesia perlu didorong untuk menarik minat investor yang akan merelokasi basis usahanya. Pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) di mana seluruh perizinan dapat diurus satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjawab kemudahan soal perizinan investasi. Sayangnya, penerapan OSS ini belum berjalan secara optimal. Waktu yang dibutuhkan dalam hal perizinan masih cukup lama meskipun sudah satu pintu ke BPKM BKPM belum memiliki wewenang langsung untuk memutuskan. Pengajuan izin masih harus diteruskan terlebih dahulu ke kementerian atau lembaga teknis terkait, termasuk ke pemerintah daerah tempat investasi dituju sehingga membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Ketiga, daya saing industri manufaktur. Pada Triwulan I-2019, sektor industri manufaktur tercatat memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB Indonesia sebesar 20,07 persen. Hanya saja, pertumbuhan industri manufaktur setiap triwulannya selama empat tahun terakhir tercatat masih berkisar antara tiga sampai empat persen. Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia sebenarnya telah menyiapkan roadmap “Making Indonesia 4.0” sebagai strategi untuk mendorong pergerakan industri nasional. Salah satu yang perlu disiapkan yaitu strategi bisnis agar Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam rantai nilai global. Performa industri manufaktur di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat berorientasi ekspor.

Daya ungkit industri manufaktur memang besar untuk menggerakkan motor perekonomian. Selain berkaitan dengan penciptaan nilai tambah, pertumbuhan industri manufaktur juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, menarik investasi, dan memungkinkan transfer teknologi. Kebijakan terkait optimalisasi pertumbuhan industri manufaktur perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *