Sri Mulyani Buka Peluang Tax Amnesty II

Sri Mulyani

JAKARTA – Kalangan pengusaha yang ter­ga­bu­ng dalam Kamar Dagang dan Industri (Ka­din) Indonesia diketahui menginginkan adanya prog­ram pengampunan pajak atau tax am­nes­ty kedua.

Mendengar aspirasi itu, Men­­teri Keuangan, Sri Mulyani Ind­rawati menyebut segala ke­mu­­ngkinan kebijakan bisa terjadi un­tuk program tersebut.

“Kemungkinan (tax amnesty ke­­dua) pasti mungkin. Kita ingin ya­ng terbaik dan berpikir sama-sa­m­a,” kata Sri Mulyani di ha­dap­an puluhan pengusaha di Me­nara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8).

Sri mengakui, banyak para wa­jib pajak, termasuk kalangan pebisnis terkejut saat program tax amnesty pertama tahun 2016 dila­kukan. Hal itu lantas membu­at sebagian pengusaha ragu un­tuk mengikuti program pe­ng­am­punan pajak. Jumlah peserta yang mengikuti tax amnesty 2016 pun tidak lebih dari satu juta wajib pajak.

Presiden Joko Widodo, kata Sri, juga menyampaikan kepada di­rinya terkait banyaknya aspirasi prog­ram tax amnesty kedua. Me­lihat evaluasi itu, potensi untuk di­lakukannya tax amnesty kedua terbuka.

Namun, kata Sri, terdapat pro dan kontra bagi pemerintah da­lam melakukan kebijakan itu. Di­gelarnya tax amnesty kedua ten­tu bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.

Namun, di sisi lain, jika tax am­nesty kembali dilakukan, bu­kan tidak mungkin pengusaha ya­ng belum mengikuti tax am­nes­ty pertama kembali meng­u­ru­ngkan niat. Sebab, akan ada pe­ma­haman yang timbul bahwa tax amnesty akan dilakukan kembali secara berulang dan pengemplang pajak akan terus bersembunyi.

“Kalau ada amnesty lagi se­te­lah amnesty orang akan me­ng­a­takan kapan sebenarnya amnesty ya­ng tidak akan diulangi lagi,” ujar dia.

Ia melanjutkan, program per­tu­karan informasi data per­pa­jakan omatis atau Automatic Ex­cha­nge of Informations (AEoI) ju­ga telah diberlakukan sejak ta­hun lalu. Sebanyak 90 yurisdiksi ya­ng mengikuti AEoI saling mem­berikan data transaksi yang dila­kukan di luar negeri secara reguler.

Karenanya, menurut Sri, sa­ngat mudah saat ini untuk me­lacak pengemplang pajak asal In­donesia yang menyimpan ua­ngn­ya di luar negeri. Menteri ke­uang­an antar negara juga telah kompak dan memiliki pemahaman yang sama untuk saling bekerja sama memburu pengemplang pajak.

Ia mengatakan, telah ada 47 ju­ta transaksi di dunia yang te­rekam dan nilainya mencapai tri­li­unan euro. Mereka, pengusaha Indonesia yang kedapatan me­ng­em­plang pajak bakal dikenai san­ksi tanpa pengampunan seperti da­­lam program tax amnesty.

“Saya akan menimbang se­mua termasuk suara-suara yang kem­arin menyesal tidak ikut tax am­nesty. Kita akan lihat karena situasinya sekarang data sudah komplet,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Ka­din Indonesia, Rosan Perkasa Roes­lani, mengatakan, banyak ne­gara yang menerapkan tax am­nesty lebih dari satu kali. Dirinya se­bagai ketua umum mendengar ban­yak aspirasi dari para pe­ng­u­sa­ha yang menyesal tidak men­g­i­ku­ti tax amnesty pertama.

“Jadi kalaupun akan ada lagi ten­tu banyak yang berpartisipasi. Ta­pi memang tetap harus dikaji se­cara keseluruhan. Saya ingin ang­kat ini ke publik karena bukan se­suatu yang tabu,” kata Rosan. rep/mb06

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *