loader image

Rapat Pinjaman Daerah Diwarnai Aksi Walk Out Anggota Dewan

antara
AKSI PROTES – Rapat gabungan komisi dewan Tabalong bersama eksekutif terkait rencana pijaman daerah yang diwarnai aksi protes hingga walk out anggota komisi III.

TANJUNG – Rapat pembahasan ren­cana pinjaman daerah antara ek­sekutif dan gabungan komisi DPRD Kabupaten Tabalong di­war­nai aksi Walk Out lima ang­gota dewan.

Lima anggota komisi III ya­ng walk out di tengah rapat ga­bu­­ngan ini masing – masing Su­mi­ati, Mahyuni, Mustafa, Dayah dan Tajuddinoor.

Aksi anggota yang walk out te­r­sebut dipicu oleh pernyataan Ke­tua Komisi II yang men­ya­takan, bahwa pembahasan per­so­alan rencana pinjaman daerah ter­sebut adalah kewenangannya.

“Ketua Komisi II menyatakan pem­bahasan ini ranah dan ke­we­na­ngannya, jadi kami memilih ke luar,” jelas anggota Komisi III Su­miati.

Padahal dalam undangan ung­kap Sumiati, ketua dewan me­minta semua anggota ga­bu­ngan komisi hadir dalam rapat pem­bahasan pinjaman daerah de­ngan Bupati dan SKPD terkait.

Karena itu Sumiati dan ang­gota Komisi III lainnya kecewa de­ngan sikap Ketua Komisi II Arie Heryanto yang melontarkan per­nyataan tersebut.

Melihat perselisihan tersebut Ke­tua DPRD Kabupaten Ta­balong Darwin Awi saat me­mim­pin rapat mencoba membujuk ang­gota komisi III untuk ber­ta­han di ruang rapat, karena sesuai un­­da­ngan pertemuan hari ini bu­kan hanya untuk anggota komisi II.

Namun lima anggota Komisi III tetap memilih walk out dan ra­pat dilanjutkan dengan dialog antara dewan dan eksekutif. Hadir dalam rapat Bupati Ta­balong Anang Syakhfiani, Sekda Ab­dul Muthalib Sangadji, per­wa­kilan SKPD, PDAM, Direktur RSUD H Badaruddin Tanjung, Asis­ten dan anggota Komisi II.

Bupati Tabalong Anang Syakh­fiani dalam penjelasannya men­yebutkan rencana pinjaman dae­rah ini untuk pembangunan in­frastruktur, rumah sakit hingga fa­si­litas umum lainnya.”Kami ing­in memberikan warisan yang ter­baik bagi masyarakat karena itu pin­jaman nantinya untuk pem­ba­ngunan daerah,” jelas Anang.

Namun sejumlah anggota de­wan meminta rencana pinjaman dae­rah disesuaikan kemampuan ke­uangan dan bisa dimasukkan da­lam RPJMD. an/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *